Teknologi Bergerak Pesat, Jokowi: Regulasinya Kebingungan Mengikuti
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerangkan bahwa teknologi, ekonomi digital berkembang dengan sangat cepat. Sementara regulasinya tak mengimbangi kecepatan berkembangnya teknologi.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, seperti disiarkan dalam saluran YouTube, Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).
"Perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi: Sangat Lucu Sekali Kalau APBN Dibelanjakan Produk Impor
1. Jokowi klaim Indonesia tidak terlalu tertinggal
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Menurut Jokowi, Indonesia tidak terlalu tertinggal oleh perkembangan teknologi. Dia pun mengapresiasi Bank Indonesia (BI) yang dapat mengimbangi kecepatan teknologi.
"Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita, Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya kita ini tidak ketinggalan amat," ujarnya.
Mengenai KKP Domestik, Jokowi meminta Bank Indonesia, dan perbankan betul-betul mendampingi dan mengawal, baik kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota, untuk segera masuk ke platform tersebut sehingga terjadi kecepatan pembayaran.
"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening," sebut Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Janji Harga Telur Ayam Bakal Turun dalam Dua Pekan
2. Jokowi ingin layanan QRIS tersedia di berbagai negara
Ilustrasi UMKM menyediakan barcode QRIS saat mengikuti pameran (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)Jokowi ingin agar layanan pembayaran menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat diterapkan di berbagai negara, terutama di kawasan ASEAN.
"Saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN," sebutnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap hal tersebut akan memunculkan efisiensi, serta membuat Indonesia tidak hanya sebagai pasar dan tidak hanya sebagai pengguna.
"Tetapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tambahnya.
3. Nilai transaksi QRIS sentuh Rp9 triliun
Ilustrasi transaksi (IDN Times/Aditya Pratama)Per Juni 2022, nilai volume transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tercatat lebih dari Rp9 triliun. Jumlah ini meningkat 9 kali lipat dibanding akhir 2020.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Susiana Suhendra saat menghadiri webinar paparan hasil studi Implementasi QRIS dan Peluang Peningkatan Adopsi QRIS di Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (27/7/2022).
“Volume transaksi per Juni 2022 menggunakan QRIS mencapai 79 juta. Sementara nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp9 triliun,” ujar Susi.
Baca Juga: Riset: 79 Persen UMK Sudah Gunakan QRIS selama Pandemik
Berita Terkini Lainnya
