Terdampak Inflasi Global, Pengusaha Konstruksi Dapat Keringanan
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (dok. Kadin Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengusaha yang tergabung ke dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 8 Tahun 2022.
Aturan tersebut berisi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
Permen PUPR yang diterbitkan pada 11 Agustus 2022 itu ditujukan untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi.
Baca Juga: BUMN Konstruksi Buka Banyak Lowongan Kerja di IKN, Simak Syaratnya!
1. Industri jasa konstruksi dihadapkan tantangan inflasi global
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (dok. Kadin Indonesia)Kadin Indonesia menjelaskan permohonan relaksasi kebijakan PP No. 05/2021 yang sebelumnya telah disampaikan oleh pengurus Kadin Indonesia, beberapa kali juga sudah disampaikan oleh pengurus asosiasi-asosiasi badan usaha jasa konstruksi sejak Februari 2022.
Namun tanggapan positif dari Kementrian PUPR baru didapat setelah Kadin beserta 13 asosiasi badan usaha jasa konstruksi menggelar pertemuan di akhir bulan Juli 2022 di Jakarta Pusat, dimana diutarakan terkait 2 permasalahan pelik yang saat ini sedang dihadapi oleh industri jasa konstruksi.
Industri jasa konstruksi dihadapkan oleh masalah persyaratan yang memberatkan pengusaha jasa konstruksi, dan inflasi global yang berdampak pada harga operasional konstruksi.
Baca Juga: KPK: Ada 36 Kasus Korupsi di Bidang Konstruksi Selama Pandemik COVID
2. Sebagian besar permohonan pengusaha dikabulkan
Editor’s picks
Ilustrasi konstruksi bangunan (Pexels.com/pixabay)Permohonan yang disampaikan oleh asosiasi-asosiasi pengusaha jasa konstruksi dan Kadin membuahkan hasil yang cukup signifikan dengan diterbitkannya Permen PUPR 8/2022.
“Sebagian besar permohonan terkait relaksasi kebijakan dikabulkan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastuktur, Insannul Kamil dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (11/8/2022).
Permohonan yang dikabulkan antara lain, rentang masa berlaku SBU sebagai dasar penilaian terhadap penjualan tahunan, rekaman kontrak kerja konstruksi sebagai persyaratan penjualan tahunan beberapa sub-klasifikasi, persyaratan kemampuan keuangan diberlakukan sebagai persyaratan kualifikasi badan usaha, dan persayaratan penggunaan 1 tenaga kerja konstruksi PJSKBU untuk memenuhi persyaratan 5 sub-klasifikasi SBU pada klasifikasi yang sama.
3. Relaksasi yang diberikan berdampak positif terhadap pembangunan nasional
Ilustrasi Tol Layang (Dok. Kementerian PUPR)Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian PUPR untuk mengakomodasi permohonan terkait relaksasi kebijakan ini.
Kadin menilai hal tersebut dapat menjadi stimulus dalam menumbuh kembangkan sektor usaha jasa konstruksi khususnya badan usaha jasa konstruksi golongan kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas menjadi negara berkekuatan terbesar ke-4 di 2045, menurutnya membutuhkan pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022, adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan infrastuktur nasional.
“Relaksasi kebijakan terkait persyaratan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi, tidak hanya akan memberikan kemudahan dalam berusaha bagi pelaku industri konstruksi, tetapi juga melindungi Badan Usaha Jasa Konstruksi golongan kecil dan menengah. Hal ini diperlukan juga untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional yang adil, inklusif, berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.” tambah Arsjad.
Baca Juga: Kisah Hermanto Dardak, Dari Wamen PUPR Kini Jadi Dewan Penyantun Yayasan Undip
Berita Terkini Lainnya
