Ucapan Salah Makan Obat Bikin Panas Rapat DPR dan Mentan
Anggota Komisi IV Riezky Aprilia melontarkan pernyataan 'salah makan obat' (youtube.com/DPR RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memanas setelah Anggota Komisi IV Riezky Aprilia melontarkan pernyataan 'salah makan obat'.
Wanita yang disapa Kiki itu menyampaikan kalimat 'salah makan obat' saat membahas mengenai persoalan pupuk subsidi untuk petani tambak yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kiki menyoroti mengenai pupuk subsidi untuk petani tambak yang dialihkan dari Kementerian ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, terkait pupuk ini harusnya ada sosialisasi atau koordinasi dengan instansi terkait.
"Sekarang di Kementan mungkin sudah lepas, tapi karena kagetan di KKP-nya, KKP-nya teknisnya gak ada jadi latah gitu kan. Ini yang penting buat tiga kementerian bahwa membuat peraturan itu kalau bisa gak bisa sendirian, apalagi ini gabungan," katanya dalam raker, Senin (29/8/2022).
Kiki lantas menanyakan apakah terkait pupuk untuk petani tambak yang dialihkan ke KKP merupakan keputusan Menteri Pertanian. Mentan pun menjawab bahwa hal itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi panja.
"Kita gak bisa keluar dari situ, yang ada adalah kalau kami keluarkan ke sana itu melanggar aturannya," tutur Mentan.
Kiki merespons bahwa pihaknya memang merekomendasi, namun teknisnya itu adalah Keputusan Menteri.
"Keputusan Menteri bukan berarti itu adalah hal yang yang tidak bisa diobrolin antar lintas lembaga, K/L maksudnya. Yang namanya DPR ini kan fungsinya pengawasan, merekomendasi, eksekusi itu ada kembali di pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPR: Kalau Tawaran Minyak Murah Rusia Kita Gak Ambil, Goblok!
1. Anggota Komisi IV melontarkan kalimat 'salah makan obat'
Rapat kerja (raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (youtube.com/DPR RI)Rapat pun terus berlangsung. Setelah pimpinan rapat berbicara, Kiki kembali intrupsi untuk menyampaikan pendapatnya. Dia ingin menggarisbawahi bahwa DPR RI ini salah satu fungsinya adalah pengawasan.
"Dan fungsi legislasi itu bentuknya undang-undang, sekali lagi saya sampaikan bentuknya undang-undang, tidak keputusan menteri, tidak peraturan pemerintah. Jadi jangan kita salah makan obat di sini, jadi keputusan menteri, peraturan presiden itu silahkan," ujarnya.
Mentan pun tak terima dirinya mendapati pernyataan 'jangan salah makan obat'. Suasana rapat kerja pun agak memanas.
"Saya ndak salah makan obat, saya ndak salah makan obat, saya gak mau dengan kata-kata yang seperti ini," kata Mentan.
Kiki pun menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Mentan sudah tidak menghormati mekanisme rapat.
Baca Juga: Mentan Ajak Masyarakat Kembangkan Tanaman Sorgum
2. Wakil Ketua Komisi IV bela Mentan
Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse. (Dok. Istimewa)Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu membela Mentan. Dia meminta Kiki untuk menghargai Mentan.
"Kiki, saya kasih tahu kita sama-sama di sini saling menghargai, ngomongnya jangan ngawur, oke. Saya ingatkan jangan ngawur," tegas Rusdi.
Kiki sempat memotong pembicaraan Rusdi. Namun Rusdi meminta Kiki untuk diam sebentar, dan dia lanjut berbicara agar DPR RI dan mitra kerjanya saling menghargai.
"Karena di sini kita semua sama-sama, gak ada boleh menang sendiri, ya saya kasih tahu," tambah Rusdi.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin pun mengakhiri pembahasan mengenai pupuk untuk petani tambak.
"Oke masalah pupuk petambak sudah selesai, masalah pupuk subsidi sudah kita anggap selesai, pupuk untuk ke tambak juga selesai ya, tidak perlu kita bahas lagi," tambahnya.
3. Ada 11 rekomendasi BPK mengenai pupuk subsidi
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (setkab.go.id)Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti rekomendasi BPK terhadap Kementan yang berjumlah 46 rekomendasi, 11 di antaranya terkait dengan pupuk subsidi atau subsidi pupuk, dan 35 rekomendasi terkait dengan laporan keuangan tahun 2021.
"Kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih konkret 11 rekomendasi dari BPK tahun 2021 terkait dengan subsidi pupuk yang belum ditindaklanjuti, ini ceritanya seperti apa? mengapa belum ditindaklanjuti? apakah ada kendalanya?" tanyanya kepada Mentan.
Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania juga menyoroti persoalan pupuk subsidi. Menurutnya pupuk subsidi termasuk hal yang saat ini menjadi polemik luar biasa di akar rumput, selain harganya yang meroket juga terjadi kelangkaan.
"Kalau bicara masyarakat atau petani yang kelas menengah ke atas oke mereka bisa berbicara 'seberapapun harga pupuk itu mau jutaan pun kami akan beli', tapi untuk petani yang memang betul-betul misalnya petani horti yang baru memulai dengan kelompok dan lain sebagainya tentu mereka punya catatan dan kelemahan di sektor keuangan," ujarnya.
Mentan pun menjelaskan bahwa mengenai pupuk subsidi, anggarannya bukan ada di Kementerian Pertanian.
"Pupuk kan uangnya gak di Kementan, bukan berarti mau curhat seperti apa, tapi di bawah kita kadang-kadang sulit banget bisa menjelaskan sampai ke bawah seperti itu. Dan tentu saja ini menjadi catatan untuk saya untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak Kementerian lain dan saya berharap memang masalah pupuk lebih transparan lagi kita lakukan, kita deteksi dari awal sehingga datanya bisa kita selesaikan," tambahnya.
Baca Juga: OJK Janji Bakal Selalu Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Berita Terkini Lainnya
