Biaya Bangun IKN Membengkak, PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp8 Triliun
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta. IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membengkak tahun ini menjadi Rp30 triliun. Untuk pagu anggaran IKN tahun 2023 adalah sebesar Rp23 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan kebutuhan tambahan anggaran karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk keperluan pengembangan lahan bagi investor di IKN.
"Tambahannya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun. Jadi ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor disiapkan. Nah, itu nanti perlu land development," ujarnya kata Isa dalam media gathering, di Ancol, Selasa (21/3).
Baca Juga: Jokowi: Pembangunan IKN Bisa Rampung 10 Sampai 15 Tahun Lagi
1. Permintaan tambahan anggaran belum diputuskan
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Kendati demikian, Isa menegaskan bahwa rencana penambahan anggaran belum diputuskan secara resmi. Lantaran Kemenkeu masih menimbang dan mengkalkulasi untuk menentukan apakah tambahan anggaran itu cukup atau masih perlu ditambah.
"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa tidak, belum final," pungkasnya
Sebagai informasi anggaran IKN Rp23 triliun masuk ke dalam belanja Kementerian dan Lembaga, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri.
2. OIKN dan PUPR siapkan infrastruktur mitigasi banjir
Editor’s picks
Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengidentifikasi penyebab banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Maret lalu yakni hujan yang terjadi di bagian hulu dan adanya gorong-gorong yang tidak optimal sehingga meningkatnya aliran permukaan, lalu ada faktor erosi, kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan bahwa penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI, POLSEK, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian PUPR, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan lainnya.
Meski demikian, Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku, karena lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya.
"OIKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku,"ucapnya.
Baca Juga: Pembangunan Fisik IKN Sudah 22,9 Persen, Termasuk Istana Presiden
3. Langkah OIKN mitigasi banjir
Ilustrasi banjir (IDN Times/Arief Rahmat)Lebih lanjut, OIKN telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi banjir, di antaranya dengan membangun bendung, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang saat ini masih berjalan.
Selain itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau.
”OIKN akan terus berkomitmen dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena, termasuk di Kelurahan Sepaku. Semua upaya akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi dan menjaga keselamatan masyarakat.” tutup Jaka Santos.
Berita Terkini Lainnya
