Duh, Sepertiga Penduduk Indonesia Rentan Jatuh Miskin saat Guncangan
Satu Kahkonen World Bank/ Triyan Pangastuti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, mengatakan sepertiga penduduk Indonesia rentan jatuh miskin apabila terkena guncangan ekonomi global maupun perubahan iklim. Kondisi ini disebabkan tingkat produktivitas masyarakat Indonesia masih relatif rendah.
Berdasarkan data pada 2019, sebanyak 40 persen penduduk Indonesia tidak aman secara ekonomi. Sementara itu tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,9 persen pada 2022.
"Sebagian besar rumah tangga ini tidak miskin tetapi dapat jatuh miskin jika terkena guncangan," ungkapnya dalam acara World Bank di SCBD Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Kahkonen menjelaskan kelompok rumah tangga yang tidak aman secara ekonomi itu bisa terpaksa mengadopsi strategi yang merugikan saat menghadapi guncangan. Alhasil, mereka menempuh langkah untuk meminimalisasi guncangan dengan mengurangi aset fisik dan sumber daya manusia yang dimilikinya.
"Ini kemudian berujung dengan berkurangnya produktivitas jangka pendek dan jangka panjang."
Baca Juga: Bank Dunia: Bansos dan Jaminan Sosial Lebih Efektif Kurangi Kemiskinan
1. Masyarakat butuh kesempatan kerja di sektor yang prdouktivitasnya tinggi
Ilustrasi buruh/pekerja. (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Kahkonen menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan kesempatan kerja yang lebih baik dan menawarkan penghasilan yang lebih besar, khususnya di sektor-sektor dengan produktivitas tinggi.
Meski sektor digital di Tanah Air telah berkembang pesat, namun pekerja yang memiliki keahlian di bidang tersebut masih terlalu kecil.
"Hanya satu dari sepuluh pekerja Indonesia yang memiliki pekerjaan dengan keterampilan tinggi, dan tidak cukup banyak pekerja yang memiliki keterampilan yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini," ungkapnya.
Kemudian, sektor pertanian dan jasa memiliki nilai tambah yang rendah. Namun kedua pekerjaan tersebut, diyakininya, bisa menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan meski tidak terlalu produktif.
"Pendapatan pertanian mendorong pengentasan kemiskiann di pedesaan. Namun demikian, banyak petani tetap miskin karena mereka terkendala pada produktivitas rendah dalam staretgi pemenuhan kebutuhan hidup dan produksi beras," bebernya.
Sektor jasa, disebut memiliki nilai tambah yang rendah, tapi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Ini khususnya di daerah perkotaan, dengan jumlah pekerja yang meningkat di sektor ini.
"Tetapi pekerja di sektor ini mayoritas bersifat informal dan produktivitasnya rendah dengan banyak pekerja yang tetap miskin," ujar dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Bank Dunia Usul Semua Barang Kena PPN di RI, Apa Bisa Diterapkan?
2. Bekerja tak jamin orang keluar dari kemiskinan
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Bank Dunia juga mengatakan bahwa bekerja belum cukup untuk mengatasi kerentanan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan penghasilan yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan atau belum mencapai keamanan ekonomi.
"Sebagian besar penduduk Indonesia memiliki beberapa jenis pekerjaan, bahkan di antara rumah tangga miskin dan tidak aman secara ekonomi, lebih dari 8 dari 10 memiliki pekerjaan," ujarnya.
Sementara itu, satu dari dua rumah tangga miskin di pedesaan menggantungkan penghasilannya dari pertanian. Namun, pendapatan dari pertanian juga dinilai tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan.
Tak hanya itu, di daerah perkotaan maupun pedesaan juga banyak rumah tangga yang memiliki pekerjaan di bidang jasa. Sektor jasa yang dapat memberikan pekerjaan produktif, namun justru banyak pekerjanya terjebak dalam nilai tambah rendah dengan pendapatan yang tidak mencukupi.
Baca Juga: Menko PMK: Target Jokowi Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024
3. Bank Dunia sarankan beberapa langkah untuk tingkatkan produktivitas
Ilustrasi Bisnis. (IDN Times/Aditya Pratama)Bank Dunia merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya produktivitas dari berbagai sisi.
Pertama, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan penyuluhan pertanian dan akses pasar yang lebih baik. Kedua, menghapus subsidi pertanian yang berfokus pada produksi pangan juga dapat mendorong pertanian tanaman komersial, seringkali lebih cocok untuk beberapa kondisi tanah.
"Kemudian perlunya kebijakan untuk meningkatkan daya saing, termasuk kebijakan dari sisi perdagangan dan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Ini melalui regulasi yang tidak terlalu ketat dapat mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lebih luas," ujarnya.
Hal selanjutnya adalah digitalisasi yang juga dapat memberikan peluang. Akan tetapi, digitalisasi membutuhkan keterampilan digital, konektivitas, dan lingkungan kebijakan yang mendukung. Sementara itu, pekerja perlu dilengkapi dengan keterampilan yang tepat untuk mempersiapkan pekerjaan baru, tidak hanya keterampilan digital.
"Kebijakan yang tepat misalnya, meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan menengah, khususnya pendidikan tinggi, serta berinvestasi dalam pelatihan teknis dan kejuruan," tambahnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
