Bakal Naik, Cek Daftar Gaji PNS yang Berlaku Saat Ini
ilustrasi bonus (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi TNI, Polri dan Pensiunan. Kenaikan ini akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Kenaikan gaji akan diumumkan secara resmi dalam Nota Keuangan RAPBN 2024, pada 16 Agustus mendatang.
"Bapak Presiden nanti akan menyampaikan (kenaikan gaji PNS) dalam RUU APBN 2024 pada tanggal 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri dan pensiunan," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Presiden, pada Selasa (30/5/2023).
Lantas berapa besaran gaji PNS yang diterima saat ini?
Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Umumkan Kenaikan Gaji PNS Agustus 2023
1. Gaji PNS terakhir kali naik tahun 2019
Ilustrasi PNS (korpri.id)Kenaikan gaji PNS terakhir kali dilakukan pada 2019. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, gaji PNS tidak naik.
Aturan kenaikan gaji PNS, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Melalui peraturan tersebut, rata-rata besaran kenaikan gaji PNS sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri. Adapun tujuan dari kenaikan gaji PNS di 2019, yakni untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS.
Baca Juga: Asyik, Gaji ke-13 PNS Cair Mulai 5 Juni
2. Rincian Gaji PNS golongan I hingga IV
Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan Masbanjar)Mengacu pada aturan tersebut, gaji PNS berbeda bergantung dengan golongannya. Rincian gaji PNS ini masih berlaku hingga tahun ini:
Golongan I
Golongan Ia : Rp 1.560.800 s.d. Rp 2.335.800;
Golongan Ib : Rp 1.704.500 s.d. Rp 2.472.900;
Golongan Ic : Rp 1.776.600 s.d. Rp 2.577.500;
Golongan Id : Rp 1.851.800 s.d. Rp 2.686.500.
Editor’s picks
Golongan II
Golongan IIa : Rp 2.022.200 s.d. Rp 3.373.000;
Golongan IIb : Rp 2.208.400 s.d. Rp 3.516.300;
Golongan IIc : Rp 2.301.800 s.d. Rp 3.665.000;
Golongan IId : Rp 2.399.200 s.d. Rp 3.820.000.
Golongan III
Golongan IIIa : Rp 2.579.400 s.d. Rp 4.236.400;
Golongan IIIb : Rp 2.688.500 s.d. Rp 4.415.600;
Golongan IIIc : Rp 2.802.300 s.d. Rp 4.602.400;
Golongan IIId : Rp 2.920.800 s.d. Rp 4.797.000.
Golongan IV
Golongan IVa : Rp 3.044.300 s.d. Rp 5.000.000;
Golongan IVb : Rp 3.173.100 s.d. Rp 5.211.500;
Golongan IVc : Rp 3.307.300 s.d. Rp 5.431.900;
Golongan IVd : Rp 3.447.200 s.d. Rp 5.661.700;
Golongan IVe : Rp 3.593.100 s.d. Rp 5.901.200.
PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum.
3. Kenaikan gaji PNS picu kecemburuan sosial
ilustrasi gaji ke-13, bonus (IDN Times/Aditya Pratama)Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai kenaikan gaji PNS di tahun depan akan mendorong peningkatan belanja pegawai dalam APBN.
Meski gaji PNS tidak naik sejak 2019, belanja pegawai dalam APBN justru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya (tambahan) pada komponen gaji PNS, seperti tunjangan dan pensiun ASN yang sudah naik signfikan sejak 2019.
"Coba kita cek belanja pegawai yang di dalamnya, terdapat komponen gaji, tunjangan, dan pensiunan ASN. Itu sudah naik signifikan sejak 2019. Total belanja pegawai tahun ini mencapai Rp442 triliun itu besar sekali dan cenderung membuat APBN hanya habis untuk belanja birokrasi," kata Bhima kepada IDN Times, Jumat (1/6/2023).
Bhima menilai kenaikan gaji PNS di tahun depan, akan memicu kecemburuan sosial. Pasalnya, selama masa pandemik COVID-19 gaji PNS terpantau stabil, bahkan ada tambahan tunjangan. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan pegawai swasta yang saat itu gajinya terkena pemotongan.
"Bandingkan dengan pegawai di sektor industri dan sektor informal yang upahnya dipangkas dan kena dampak dari UU Cipta Kerja. Jadi ada ketidakadilan dari politik anggaran pemerintah. Ini jelas kental pertimbangan politisnya dibanding urgensi. Jangan karena dekat Pemilu, banyak belanja indikatornya tidak jelas," ucapnya.
Berita Terkini Lainnya
