Kemenkeu Berencana Naikkan Besaran PKH dan Kartu Sembako
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Keuangan), Febrio Kacaribu. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana menaikkan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kenaikan ini untuk mendukung target Pemerintah dalam mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan rencana kenaikan PKH masih akan didiskusikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan indeks (nilai) dari PKH dan sembako. Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan, meskipun selama pandemik programnya ditambah," kata Febrio dalam Taklimat Media Rabu, (31/5/2023).
Baca Juga: Kemenkeu Pede Defisit APBN 2023 Bakal Lebih Rendah dari Target
1. Perlindungan sosial untuk jaga daya beli masyarakat
Ilustrasi penyaluran bansos (IDN Times)Adapun rencana untuk meningkatkan indeks PKH dan sembako masuk dalam rencana anggaran tahun depan.
"Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan. Tetapi memperbanyak program (perlindungan sosial), sehingga jumlah yang diterima oleh masing-masing keluarga penerima manfaat miskin dan rentan cukup tinggi, selama pandemik COVID-19, sehingga mereka terhindar dari jurang kemiskinan," ucapnya.
Sebagai informasi, perlindungan sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan.
Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.
2. Perlu kerja keras capai kemiskinan esktrem
Ilustrasi kemiskinan (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Febrio tak menampik untuk mencapai target (kemiskinan ekstrem), pemerintah perlu bekerja keras untuk memberikan perlindungan sosial kepada desil 1 atau masyarakat miskin paling bawah, sebanyak 27,4 juta jiwa.
Editor’s picks
"Menurunkan angka kemiskinan harus lebih serius lagi melihat angka kemiskinan ini bisa dibilang kemiskinan struktural menurun lagi, maka penting sekali bagi kita menyasar tadi 20 juta orang kita harus pastikan nama dan alamatnya," jelasnya
Adapun indeks atau besaran bantuan PKH yang berlaku saat ini, mencakup ibu hamil sebesar Rp3 juta per tahun, anak usia dini Rp3 juta, anak SD Rp900 ribu, anak SMP Rp1,5 juta, anak SMA Rp2 juta, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas Rp2,4 juta.
Sementara, besaran manfaat untuk bansos sembako diberikan Rp 200 ribu per bulan.
Lebih lanjut, sejak Januari-April telah menggelontorkan Rp30,2 triliun, untuk penyaluran PKH dan program sembako. Jumlah penerimanya sebanyak 9,9 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 18,2 juta penerima program kartu sembako.
Baca Juga: Cara Cek Bansos PKH Online via Web dan Aplikasi, Mudah!
3. Bansos dinilai efektif turunkan kemiskinan
Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)Bank Dunia (World Bank) menyebut bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah jauh lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ketimbang subsidi energi.
"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," tulis laporan World Bank's Indonesia Poverty Assessment yang diluncurkan Selasa (9/5/2023).
Selain bansos, jaminan sosial dinilai dapat mengurangi dampak guncangan pengangguran dan kesehatan. Sayangnya jaminan sosial di Tanah Air masih lebih banyak diberikan bagi pekerja bergaji atau pekerja formal saja.
"Diperlukan adanya sistem bantuan sosial yang lebih responsif dan perluasan cakupan jaminan sosial, termasuk bagi pekerja informal," ucap Bank Dunia dikutip dari laporan tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan.
Dengan demikian, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan produktivitas.
"Artinya rumah tangga yang lebih miskin yang memiliki pekerjaan yang kurang terjamin, adalah yang paling sedikit mendapat manfaat dari perlindungan. Hal ini tidak hanya membuat masyarakat yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi juga membatasi kemajuan ketidaksetaraan," ujar Bank Dunia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
