Sri Mulyani Beberkan 3 Strategi Indonesia Kembangkan Ekonomi Halal
Logo Halal MUI (Website/halalmui.org)
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi dalam mengembangkan ekonomi halal Indonesia. Salah satunya melalui permintaan produk halal yang lebih tinggi.
Caranya dengan menciptakan iklim pasar halal yang sehat dengan menggencarkan sertifikasi halal, namun tidak mendorong biaya lebih tinggi dan mendorong pembiayaan yang halal sesuai dengan nilai-nilai Islam.
"Dalam konteks nasional Indonesia, keuangan sosial Islam yang dalam hal ini adalah zakat sangat penting untuk meningkatkan konsumsi produk halal. Karena memberdayakan daya beli kelompok marginal," ucap Menkeu dalam The 7th Annual Islamic Finance Conference, Selasa (29/8/2023).
Baca Juga: Industri Halal Kinclong di Tengah Krisis Ekonomi Global
1. Perdagangan internasional jadi gerabang untuk perkenalkan produk halal
Konsumen sedang melihat produk UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Festival Jateng Syariah (FAJAR) 2023 di Hotel Gumaya Semarang, Rabu (2/8/2023). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)Strategi kedua, kata Sri Mulyani, perdagangan internasional menjadi hal yang terpenting karena menjadi bagian integral dari ekonomi halal. Hal itu dapat membuka pasar halal baru yang kini tengah berkembang dengan meningkatnya populasi muslim di luar negara Islam.
"Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, promosi dan memberikan informasi kepada dunia internasional terhadap produk halal Indonesia, sekaligus membantu produsen untuk memanfaatkan peluang yang ada."
2. Optimalisasi pendanaan untuk sektor ekonomi halal
(Ilustrasi ekonomi syariah) IDN Times/Helmi ShemiEditor’s picks
Strategi selanjutnya adalah mewujudkan investasi yang memadai di sektor-sektor potensial. Untuk itu, pemerintah harus turun tangan menciptakan lingkungan pasar yang kondusif melalui penyederhanaan izin usaha, memberikan insentif bagi industri halal, serta memberikan akses pameran nasional dan internasional bagi UMKM.
"Terlepas dari ketiga strategi itu, pendanaan dan keuangan halal juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekosistem halal, maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk," papar Sri Mulyani.
Menurutnya, berbagai instrumen tersebut dapat dikembangkan dalam kerangka ekonomi halal. Itu meliputi skema pembiayaan untuk memastikan bahwa pendanaan dan pembiayaan halal terintegrasi dan sepenuhnya memenuhi standar halal.
"Pemerintah Indonesia selalu mendukung industri halal dengan menciptakan institusi nilai-nilai halal dan memperkuat kebijakan," tuturnya.
3. Tantangan industri halal secara global
Penjelasan soal logo baru lebel Halal Indonesia (Instagram.com/kemenag_ri)Menkeu menegaskan semua strategi pemerintah itu untuk memastikan industri telah mengadopsi standar halal yang kuat, terpercaya, dan dapat diandalkan.
Meski begitu, ia tak menampik Industri halal di seluruh dunia menghadapi tantangan yang relatif sama. Di antaranya, fragmentasi lembaga-lembaga halal, kurangnya standarisasi sertifikasi, kurangnya pengetahuan auditor halal, kepatuhan terhadap standar syariah.
Ada pula persoalan rendahnya literasi halal, kurangnya penelitian dan pengembangan, tidak adanya lembaga sertifikasi internasional, serta kurangnya pendanaan halal.
"Ini semua merupakan tantangan yang menjadi hambatan besar dan perlu diatasi agar kita dapat mengembangkan ekosistem halal yang berkembang," ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Sebut Industri Halal Bisa Kerek PDB RI hingga Rp78,03 Triliun
Berita Terkini Lainnya
