Sri Mulyani Klaim Perubahan di Kemenkeu Sangat Radikal
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/Faiz.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan telah mengalami empat perubahan dalam berbagai fase. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan reformasi birokrasi di Kemenkeu sangat radikal.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Senin (27/3/2023), dia menceritakan bahwa fase transformasi pertama adalah reformasi pengelolaan keuangan negara. Fase ini terjadi pada periode pertama yakni 2002 hingga 2006. Dalam fase tersebut terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara dan modernisasi standar pelaporan.
"UU Keuangan Negara, mengubah cara berorganisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan bisnis proses. Implementasi UU Keuangan Negara, mengharuskan kita untuk memiliki sebuah struktur ogranisasi mampu kelola mandat keuangan negara. Di sini kami lakukan atau bangun tata kelola baru di mana tracking kinerja setiap unit atau individual mulai dibangun," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap PPATK Laporkan 300 Surat, 135 soal Pegawai Kemenkeu
1. Reformasi kedua Kemenkeu
Website Industry.co.idSelanjutnya, dia menjelaskan bahwa periode kedua, adalah 2007-2012. Pada fase ini, ada perbaikan manajemen kinerja dan organisasi. Salah satu isinya adalah pembentukan kantor pajak dan bea cukai secara modern.
"Kita mengubah dan redesain remunerasi reward dan punishment dan menerapkan standard sevice agreement dan performance base budgeting dan jalankan expenditurenya itu performance based budgeting dengan berbagai benchmarking ke praktek internasional yang kami adopsi dalam reform ini," tegasnya.
Baca Juga: Piala Hadiah Lomba Dipajaki Bea Cukai Rp4 Juta, Kemenkeu Minta Maaf
2. Strategi sinergi antar unit eselon I
Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)Pada periode ketiga yakni 2013-2018, kata dia, Kemenkeu meningkatkan kolaborasi antarunit (end to end). Menurutnya, reformasi yang dilakukan akan terus ditingkatkan untuk mempererat koordinasi.
"Untuk dipahami dulu, Kemenkeu setiap unit eselon I menjadi berdiri sendiri-sendiri. Tentu sebagian Kemenkeu akan mengalami tantangan luar biasa karena saat jadi Menkeu harus jalankan APBN itu seluruhnya hasil gabungan seluruh unit esleon I," terang Sri Mulyani.
Baca Juga: Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh Diangkat Jadi Komisaris BRI
3. Transformasi digital untuk dukung efisiensi dan transparansi
Ilustrasi Bank Digital. (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, fase terakhir yang dimulai sejak 2019 hingga saat ini, yakni transformasi digital di antaranya implementasi super Apps Kementerian Keuangan dan integrasi SAKTI, pengembangan enterprise architecture dan pemanfaatan big data. Hal ini untuk memunculkan efisiensi dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Dengan munculnya era digital sinergi dan kolaborasi makin luar biasa, dengan pandemi COVID-19 kami menerpakan banyak sekali teknologi digital. Kami konversi berbagai proses berbagai macam aplikasi atau super app di dalam Kementerian Keuangan misalnya pembayaran gaji, dan berbagai pengadaan kami lakukan konsolidasi".
Berita Terkini Lainnya
