Sri Mulyani Sebut Pembangunan Jalan Era Jokowi Naik Pesat, Ini Datanya
Ilustrasi Infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pembangunan infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
"Dalam 10 tahun terakhir kita melihat dan merasakan berbagai kemajuan dari hasil pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya," kata Sri Mulyani dalam KEM PPKF RAPBN 2024, yang dikutip IDN Times, Senin (22/5/2023).
Ia menjelaskan, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini, untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Tanah Air.
"Mendorong peningkatan investasi, penurunan biaya produksi logistik bahkan pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Percepatan pembangunan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Sentil Mayoritas Pembangunan Jalan Era Jokowi Berbayar
1. Panjang jalan nasional era Jokowi bertambah 1.385 km
Ruas Tol Medan-Binjai di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). (dok. Hutama Karya)Sri Mulyani mengatakan, panjang jalan nasional di era Jokowi pada periode 2014-2022 meningkat 1.385 kilometer (km), dari sebelumnya 46.432 km menjadi 47.817 km. Peningkatan juga terjadi pada total jalan provinsi dan kabupaten/kota.
"Dalam kurun waktu yang sama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat drastis dari sebelumnya 464.280 km menjadi 501.344 km, atau meningkat 37.064 km," ucapnya.
Khusus jalan tol, Sri Mulyani menyebut terdapat tambahan sepanjang 1.500 km dari 2014-2022. Tak cukup sampai di situ, masih ada 1.800 km lagi sedang dalam tahap pembangunan.
"Jalan tol juga mengalami peningkatan tajam dari sebelumnya 930 km di tahun 2014 menjadi 2.499 km di tahun 2022, atau meningkat lebih dari 1.500 kilometer dan 1.800 kilometer sedang dalam tahap pembangunan," imbuhnya.
Baca Juga: Potret Pembangunan Tol ke Kawasan Inti IKN, Ditarget Rampung 2024
2. Infrastruktur bendungan bertambah jadi 42 di 2022
Foto udara pintu air bendungan Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (18/01/2023). Bendungan Kuwil menampung 23 juta meter kubik air tawar yang mengalir dari anak sungai Danau Tondano, serta berfungsi untuk penyediaan air baku, potensi pengembangan energi listrik, serta menjadi destinasi wisata. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)Infrastruktur bendungan juga bertambah jumlahnya, dari 15 pada 2014 menjadi 42 di 2022, dan kapasitas irigasi bertambah dari 110 ribu hektare (Ha) menjadi 303 ribu Ha di periode yang sama.
Kapasitas pembangkit listrik nasional disebut meningkat lebih dari 20 gigawatt (GW) selama satu dekade terakhir.
"Pada 2024 pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mendukung gerak roda perekonomian dan pemerataan pembangunan," ucap Sri Mulyani.
3. Komitmen percepat rasio elektrifikasi 100 persen
ilustrasi listrik dan PLN (dok. PLN)Disamping itu, pada sektor energi ketenagalistrikan, pemerintah bakal terus mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melalui PLN berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit listrik dan jaringan transmisi.
Salah satu program akselerasi, yang telah dan sedang berlangsung adalah fast track tahap satu dengan target 10.000 MW dan fast track tahap II dengan target 35.000 MW.
Berdasarkan data, Kementerian ESDM terbaru, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia menjadi 69.9 GW pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 73.3 GW pada tañun 2020, 74,4 GW pada tahun 2021, dan 81,2 GW pada tahun 2022.
"Pada sektor perhubungan jalan, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan jalan baru dan pemantapan jalan umum atau arteri, baik melalui Pemerintah dan pemda. Sebagai upaya menurunkan biaya logistik, akses ekonomi," ujarnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
