Bekal Indonesia Genjot Ekonomi Digital Kalah Jauh dari Malaysia
Ilustrasi transaksi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bekal Indonesia menggenjot pertumbuhan ekonomi digital masih kalah jauh dari Malaysia dan Singapura. Sistem inovasi digital yang sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital belum berkembang baik.
Tak hanya itu, bekal lain yang diperlukan untuk menggenjot ekonomi digital, yakni pelayanan pemerintah, menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, juga masih kalau jauh dibandingkan negara lain.
"Innovation system-nya juga masih sangat rendah, kalah dibandingkan Malaysia apalagi dengan Singapura. Kemudian government service-nya juga sama, kita masih jauh di bawah negara-negara lain," kata Lutfi dalam acara Mid Year Economic Outlook yang digelar Bisnis Indonesia secara daring, Rabu (7/7/2021).
Baca Juga: Transaksi Streaming Video Naik, Tapi Keuntungannya Lari ke Asing
1. RI belum punya ketentuan perlindungan konsumen dalam ekonomi digital
.jpg)
Ilustrasi Belanja E-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)Lutfi juga mengaku di Indonesia belum ada aturan yang menjurus langsung pada perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN). Sayangnya, jangkauan Ditjen PKTN belum sampai ke ekonomi digital.
"Digital consumer protection-nya kita ini memang belum ada. Di tempat saya ada Dirjen PKTN untuk mengatur keamanan konsumen, tetapi kita belum bisa menyentuh digital itu sendiri," tutur Lutfi.
Padahal, perlindungan konsumen adalah hal paling krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri. Misalnya perlindungan konsumen ketika mengalami tindakan kejahatan ketika berbelanja di e-commerce.
"Karena ekonomi digital baru akan maju kalau digital consumer protection juga baik. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita bereskan," tutur Lutfi.
2. Kurangnya SDM di bidang teknologi juga menjadi persoalan utama
Ilustrasi transaksi digital. (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi juga masih kurang. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja Indonesia di bidang teknologi hanyalah 0,2 persen dari total pekerja di Tanah Air. Padahal, dalam mengembangkan potensi ekonomi digital di Tanah Air, dibutuhkan ahli-ahli di bidang teknologi.
"Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya masih sangat rendah, yaitu 0,2 persen. Tentunya kalau dibandingkan Singapura dan Amerika Serikat kita jauh sekali tertunda. Dan masalah SDM ini adalah masalah yang pertama," ucap dia.
Baca Juga: 7 Teknologi Ini Diprediksi akan Punah 10 Tahun Lagi, Termasuk Bioskop!
3. Pemerintah mau bikin sekolah coding
Ilustrasi Belanja Online (IDN Times/Meiska Irena)Untuk memperbanyak tenaga kerja yang ahli di bidang teknologi, pemerintah akan membangun 1.000 sekolah coding. Harapannya, sekolah itu akan melahirkan ahli digital yang akan mengukir prestasi di Tanah Air.
"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan sekolah coding. Kalau bisa kita akan membangun 1.000 pertama, untuk memastikan bahwa industri digital kita itu akan didukung oleh ahli-ahli Indonesia, bukan dibawa ke India atau Tiongkok," ujar Lutfi.
Di tahun 2021 ini juga, pemerintah menargetkan 12,48 juta orang ikut Gerakan Nasional Literasi Digital. Selain itu, pemerintah juga memberikan digital talent scholarship dengan target 100 ribu peserta. Tak lupa juga menggelar Digital Leadership Academy dengan target 100 peserta.
Berita Terkini Lainnya
