Cerita Erick Thohir Banting Tulang Tangani BUMN Bermasalah

BUMN Karya ini, tantangan terbesarnya apa?

Kantor Waskita Karya (ANTARA/HO-Waskita Karya)

Ya, memperbaikin struktur keuangannya. Makanya kita mungkin terobosan kemarin sama Pak Basuki, sama Bu Sri Mulyani, tidak ada lagi pendanaan pemerintah itu ke korporasinya, tapi langsung ke proyeknya.

Sama, pendanaan himbara pun tidak lagi ke korporasinya, tapi ke proyeknya. Supaya benar-benar kita lihat, proyek mana dana ini yang diberikan, lalu turunannya seperti apa? Supaya tidak terkonsolidasi seperti ini. Nah, ini yang kita rapikan.

Karena gini loh, saya sih tetap percaya ya, bahwa kalau kita mau makin maju, yang namanya infrastruktur harus tetap terjadi. Amerika di tahun 1860-an itu, 20 ribu rel kereta api, itu, kilometernya. Lalu, kita lihat sekarang, Korea tahun 1960-an, kalau tidak salah, 50 persen APBN-nya fokus kepada infrastruktur. China, kereta cepatnya udah berapa kemarin? 26 ribu kilometer. Kita di Jawa saja baru 4.500 km.

Nah, itu yang saya bilang, saya sih believe yang namanya infrastruktur tetap menjadi kunci. Makanya, empat blueprint BUMN ke depan, satu, green economy, yang kedua, digitalisasi dan inovasi. Ketiga, infrastruktur berskala internasional. Dan keempat, perlindungan kepada UMKM itu tetap

Apa tips manajerial menurut personal experience Erick Thohir? Tantangan culture, SDM, bagaimana come up dengan solusinya dan menjalankan itu?

Menteri BUMN, Erick Thohir. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ya, kembali, gak bisa kan kita mengambil keputusan itu hanya feeling. Kita harus benar-benar lihat data, fakta, seperti apa dulu historinya, ke depan persaingan seperti apa, kita mapping-in dulu apa, ya baru disitulah kita mencari terobosan-terobosan. Terobosan yang luar biasa kalau saya rasakan waktu itu mungkin dianggap kontroversial ketika mencopot seluruh Sesmen, Deputi yang ada di BUMN. Dan mengubah struktur Kementerian BUMN.

Dan saya rasa waktu itu yang pertama di dalam sejarah kementerian BUMN, dan alhamdulillah Pak Jokowi dukung, itu yang paling penting. Karena kalau tidak dukung tidak mungkin. Di mana yang tadi saya sempat cerita, ini benar-benar mirroring. Kan kita me-manage korporasi, kalau ini kan birokrasi.

Nah, dua Wamen saya itu benar-benar me-managing portofolio atau yang aset yang ada. Dan sesuai dengan visi blueprint, strategi yang kita mau. Lalu disitu deputinya seperti company, ada deputi keuangan dan business risk, ada deputi legal, ada deputi HR & IT. Dan kita juga mencari orang terbaik.

Nah, memang saya kan entrepreneurship. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Makanya saya selalu konsisten cari Wamennya yang bankers. Kalau bankers itu kan benar-benar menguasai korporasi dan juga risiko bisnis. Makanya waktu itu Pak Budi, Pak Tiko. Lalu Pak Budi, ya waktu itu ada diskusi, beliau saya rasa orang yang tepat waktu itu karena kita membutuhkan pimpinan waktu itu di kesehatan yang mengerti manajemen. Jadi, Pak Budi ke sana, ganti Pak Pahala. Pak Pahala jadi Wamenlu, kita ganti Pak Rosan. Semua bankers.

Nah, lalu keuangannya pun kita tarik dari EY, Ernst & Young, Ibu Nawal Nely. Ya itulah struktur legalitas juga. Waktu itu di awal-awal karena banyak isu korupsi, kita tarik Pak Carlo Tewu dari KPK. Lalu HR-nya Pak Teddy dari internal, umurnya masih 38 tahun. Nah, lalu sekarang diganti Pak Robert karena Pak Carlo pensiun. Pak Robert ya benar-benar korporasi. Dia salah satu tim yang menyelesaikan restrukturisasi Jiwasraya.

Pak Erick dianggap satu dari sangat sedikit menteri yang sering bersama Pak Jokowi, ada di sekitar dan berinteraksi dekat dengan Pak Jokowi. Seandainya gak seperti itu, apakah lebih susah untuk restrukturasi dan transformasi BUMN?

Gedung Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Saya rasa Pak Presiden itu kan selalu bilang bahwa dia memerlukan tim yang benar-benar bisa bekerja. Nah, memang kalau boleh fair, load, atau pressure pekerjaan dan beban di bawah Pak Presiden Jokowi sangat kompleks. Jadi, ya kalau kita lihat kan berapa banyak yang di-reshuffle.

Nah, artinya ya tidak mudah bekerja dengan beliau, apalagi kalau kita cuma setengah hati atau tidak fokus, apalagi nggak ada hasil. Beliau ngerti kok. Nah, itu yang juga memacu saya untuk menunjukkan bahwa saya bisa, apalagi kan saya dari private sector, dan saya nggak maulah membawa nama keluarga saya yang cukup baik di dunia usaha, saya pun juga secara internasional cukup diterima, tiba-tiba gagal. Itu kayaknya track record yang justru tidak bagus buat saya dan keluarga.

Dan tentu ya saya paparkan, saya buka transparan, dan sejak awal pun ketika beliau memberikan 12 tugas, ya saya kerjakan. Dan waktu itu, dalam waktu setahun selesai, cuma ada dua yang gagal, saya sampaikan Pak, ini gagal. Mohon maaf, mohon saya dikoreksi. Tapi kenapa gagalnya? Saya bilang gini, gini, gini. Oh, fair. Itu bukan sebuah kegagalan yang karena kita tidak bisa kontrol, karena itu kan ada yang namanya partnership, investasi, yang memang ya jadi hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah kerjaan-kerjaan berat, seperti waktu itu Kereta Api Cepat bisa jalan hari ini.

Jadi awal dari 2020, statement saya mungkin waktu itu dianggap, wah, sok tahu. Waktu itu di 2020 saya bilang, enggak, Kereta Api Cepat ini harus sukses, harus bisa. Bahkan di pertengahan 2020, bulan Juni kalau nggak salah, saya bikin statement lagi. Bagus Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini diperpanjang ke Surabaya. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Karena memang secara matematikal, ongkosnya akan lebih murah ketika itu per kilometer diperpanjang. Dan memang kebutuhan, kembali, kebutuhan transportasi itu sangat dipentingkan buat bangsa kita. Siapa yang kebayang Jakarta ke Padalarang 27 menit? Siapa yang kebayang? Saya juga kemarin baru pertama kali naik. Saya bilang, nikmat ya.

Dan saya kan pernah cukup lama di Eropa ngurus sepak bola, saya traveling juga dengan kereta cepat, saya rasakan ini kualitasnya sangat tinggi. Jadi itu yang saya rasa hal-hal yang penugasan, yang bangga kita bisa deliver, tidak hanya ke beliau sebagai pembantu Presiden, tetapi juga untuk masyarakat.

Kereta Semicepat ke Surabaya lewat Yogya ya?

Gosipnya begitu. Tapi saya nggak tahu. Itu kebijakannya di Kementerian Perhubungan.

Terkait rencana menutup anak cucu BUMN, Pak Erick pernah bilang ada perusahaan-perusahaan yang dibentuk tanpa izin. Sudah ketahuan jumlahnya?

Kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Bukan tanpa izin. Saya waktu masuk melihat jumlah anak cucu lebih banyak. Lalu kita petakan, waktu itu kita menutup 173 anak dan cucu. Dan saya mengeluarkan Permen, tidak boleh ada anak dan cucu lagi, kalau pun ada harus izin. Saya kembali Permen itu saya keluarkan tahun 2021 pertengahan. Saya berpikir, ya saya mau cek lagi. Mestinya tidak ada, tapi justru saya ingin mengurangi anak cucu yang mungkin hari ini sesuai dengan perubahan business model, sudah tidak cocok lagi.

Karena kenapa? Kita ketika mau ekonomi maju, kita harus pastikan BUMN menjadi salah satu ekosistem, bukan memonopoli. Makanya kita terbuka dengan private sector, dengan investor, dan bahkan pelindungan dari UMKM.

Bagaimana kelanjutan pengajuan PMN untuk PLN setelah dikurangi jadi Rp5,85 triliun? Sudah ada lampu hijau dari BUMN?

Petugas PLN mengikuti Apel Siaga Kelistrikan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H yang digelar di Jakarta pada Rabu (5/3/2023). (dok. PLN)

Kan biasa. Karena kita mendorong efisiensi menyeluruh di seluruh anak atau perusahaan BUMN. Ketika saya masuk waktu itu mengangkat Pak Zul sebagai Dirut, Pak Darmo sebagai Wadirut, bahwa ada utang PLN Rp500 triliun. Waktu itu saya agak kaget-kaget, sebagai private sector saya nggak pernah punya utang segitu. Tetapi di lain pihak, isu daripada renewable energy sudah mulai. Ini tahun 2020.

Nah, saya bilang, gimana bisa investasi kalua utangnya besar? Makanya waktu itu saya memilih Pak Zul sebagai Dirut, bankers juga, dari Mandiri. Ya habis gimana, yang terbaik saat itu Mandiri, Telkom, makanya ini saya genjot jangan mereka saja, sekarang lebih banyak lagi.

Waktu itu, saya meminta Pak Zul, Pak Darmo untuk cut Capex sampai 50 persen. Mau nangis mereka. Tapi alhamdulillah mereka bisa deliver cut Capex sampai 40 persen. Jadi kan biasalah, kalau nge-cut-nge-cut itu pasti ada yang kepotong. Tapi akhirnya utang PLN itu menurun drastris. Sampai tinggal Rp400 triliun berapa. Saya belum cek yang terakhir. Dan itu yang bisa juga mempermudah kita melakukan ekspansi lagi.

Inilah sama, saya memastikan kepada mereka bahwa listrik masuk desa ini yang ditargetkan sesegera mungkin, ini harus benar-benar dijaga. Kemarin ada revisi-revisi, dari Rp10 triliun, turun Rp5,8 triliun, kalau nggak masalah, ya it's okay. Itu kan bagian dari kita check and balance.

Tugas daripada DPR Komisi VI juga check and balance. Karena kan kita nggak bisa yang namanya power, kalau kita absolute jadi absolute power. Ini check and balance itu dilakukan, apalagi kalau kita bicara yang namanya industrialisasi, hilirisasi, kita ekonomi mau tumbuh, ya perlu energi, perlu listrik. Jadi kalau listrik pun bisa masuk desa, akhirnya ini juga bisa mempercepat ke pendidikan.

Contoh penerapan EBT seperti di Cirata?

Tapi itu ketika itu kebijakannya di Cirata hanya 5 persen, aturannya. Jadi kalau danau dipakai itu 5 persen, kawasannya. Alhamdulillah rayu-rayu Pak Basuki, yang kan teman, teman curhat, teman kerja.

Kayaknya melihatnya, seperti yang benar-benar yang sering yang joget-jogetnya juga sama itu. Jadi itu personal approach really influence ini ya?

Bukan, karena saya seneng lah ketika ada figur-figur yang memang benar-benar pekerja gitu. Karena cocok dan beri solusi gitu. Jadi sama ketika saya ini Pak Bas bilang, maunya berapa? Boleh nggak dari kapasitas danau luasannya jadi 25 persen? Boleh. Kenapa? Kalau itu 5 persen jadi 25 persen itu bisa 1 gigawatt. Gitu, nggak usah bebasin tanah. Kita ini kan kadang-kadang terbelenggu pemikiran, wah kita ini luas. Padahal 74 persen kita laut loh. Tanahnya cuma 26 persen.

Saya nggak mau menanggapi yang di luar konteks saya. Tetapi ya memang isu tanah akan menjadi isu besar. Karena tadi kita ini negara kepulauan, tanahnya sedikit, penduduknya 280 juta. Itulah yang saya bilang ketika saya bicara pangan, saya bilang ada dua concern dari saya, bagaimana mem-balance itu. Satu, di lain pihak kita perlu makan 280 juta, lahannya terbatas, tapi apa yang terjadi sekarang di daerah-daerah, 50 persen lahan pertanian itu berubah menjadi lahan dunia usaha lain, industri.

Di lain pihak, kita perlu yang namanya tempat tinggal. Jadi ini rebutan yang tidak mudah. Artinya apa? Mesti ada kebijakan intervensi yang harus kita sepakati. Nah kami di BUMN, kita coba membangun namanya rumah milenial. Itu bertingkat, di pinggir kereta api. Daripada kereta api kosong, kita bangun, di situ mereka bisa tinggal, bisa naik public transportation, dan mengurangi polusi. Dan anak-anak muda ini, kalau di-training seperti itu, mereka mau.

Nah akhirnya juga lahan pertanian bisa terproteksi. Itu lah kenapa kita punya program yang namanya Makmur. Nah ini kita coba, ini balance-lah. Tapi problem-nya kan saya bukan pengambil kebijakan. Saya harus tetap bertanggung jawab secara korporasi. Nah inilah yang ide-ide out of the box, yang saya harapkan para direksi tetap melakukan di BUMN, tetapi tetap administrasinya harus benar-benar mengikuti aturan.