Fakta-Fakta Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Proyek OBOR China di RI

2. Proyek KCJB dapat pinjaman dari Bank China

Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pada 2017, ada kesepakatan Facility Agreement Pembiayaan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Beijing, China antara PT KCIC dan China Development Bank (CDB). Jokowi hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, begitu juga Presiden China Xi Jinping.

Kebutuhan investasi proyek KCJB sebelum terjadi pembengkakan ialah sebesar 6,07 miliar dolar AS atau setara Rp86,21 triliun. Pada rapat dengar pendapat (RDP) antara PT KAI dengan Komisi VI DPR RI tanggal 1 September 2021 lalu, Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan 75 persen kebutuhan investasi bersumber dari CDB, yakni 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp64,62 triliun.

"Nilai 6,07 miliar dolar AS itu, komposisi sumber dananya adalah 75 persen dari pinjaman China Development Bank, kemudian 25 persen berasal dari equity dari KCIC," kata Didiek dalam RDP yang disiarkan melalui kanal Youtube Komisi VI DPR RI.

Saat ini, anggaran proyek KCJB diperkirakan membengkak jadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp113,62 triliun.

3. Jepang lebih dulu masukan proposal proyek ini

Dok.Kemenhub

Awalnya Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama untuk proyek ini dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Setelahnya, China melakukan studi kelayakan dan mengajukan proposal yang menyatakan kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS, lebih murah daripada Jepang.

Belakangan setelah proyek ini molor, Menko Perekonomian Airlangga Airlangga Hartarto menyebut konsorsium Jepang akan dilibatkan karena KCJB akan digabung dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. 

"Diusulkan agar konsorsium bisa ditambah dari konsorsium dari Jepang," ujarnya seraya mengatakan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBN

4. Proyek KCJB sempat terhenti dan molor

Presiden Jokowi tinjau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Pada 27 Februari 2020, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan untuk menghentikan sementara proyek KCJB. Surat penghentian itu tertulis dalam edaran yang ditunjukkan kepada PT KCIC.

Enam poin alasan penghentian proyek termuat dalam surat itu, meliputi persoalan teknis pengerjaan dan keselamatan kerja. Pada awal Maret, Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan telah meminta KCIC melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Kementerian PUPR.

Pada Juni 2020, pemerintah China mengakui proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung sempat terhenti karena terdampak pandemik COVID-19. Semula, proyek dijadwalkan rampung pembangunannya pada 2021. Bahkan, ketika diresmikan oleh Menteri BUMN terdahulu, Rini Soemarno, proyek strategis itu ditargetkan bisa rampung pada 2020 agar bisa diuji coba pada 2021. 

Konselor Bidang Ekonomi dan Bisnis Kedutaan Tiongkok di Jakarta, Wang Liping mengatakan sejumlah karyawan dan manajemen teknis penting sempat tidak bisa kembali ke Indonesia usai merayakan liburan Imlek di Tiongkok. Hal ini berdampak pada kemajuan proyek dan tidak sesuai dengan kepentingan bersama kedua pihak. 

China kemudian memenuhi permintaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk melanjutkan proyek strategis nasional termasuk pembangunan KCJB. Menteri Luar Negeri Wang Yi sudah mengontak Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk mempercepat proses kembalinya TKA asal Tiongkok ke Tanah Air. 

5. Proyek KCJB dibiayai APBN, Jokowi ingkar janji

Presiden Jokowi tinjau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Baru-baru ini, Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, Jokowi telah mengizinkan kereta cepat Jakarta-Bandung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Perpres 93/2021 itu, proyek KCJB bisa dibiayai oleh APBN. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 4 ayat (2).

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal."

Ketentuan itu mengubah bunyi pasal 4 ayat (2) dalam Perpres 107/2015 yang berbunyi:

"Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah."

Padahal pada 2016 lalu, Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi mengatakan, anggaran diserahkan kepada BUMN. Pemerintah tak akan memberikan jaminan kepada BUMN dalam menjalankan proyek ini karena dilaksanakan secara business to business (B to B).

“Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN," kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis 21 Januari 2016.

6. Jokowi tunjuk Luhut gantikan Airlangga untuk urus KCJB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Dalam Perpres yang sama, diatur juga tentang Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tertera sebagai ketuanya.

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan Komite," tulis Pasal 3A dalam Perpres.

Perpres ini juga mengubah ketentuan di Pasal 15. Di Perpres 107 sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Kini tugas itu diambil alih oleh Luhut.

"Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung," tulis Pasal 15.

Dengan demikian, BUMN yang ditugaskan dalam konsorsium tersebut akan menyampaikan laporan kepada Luhut sebagai pimpinan Komite, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Perpres tersebut.