Hindari PHK, Pengusaha Minta Semua Ritel Boleh Buka Saat PPKM Darurat
Ilustrasi aktivitas di mal (IDN Times/Athif Aiman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey meminta pemerintah mengizinkan semua ritel yang termasuk dalam kategori pasar swalayan untuk beroperasi di masa PPKM Darurat.
Roy mengatakan pasar swalayan yang dimaksud tak hanya minimarket, supermarket, dan hypermarket. Tetapi juga department store atau speciality store, dan juga wholesaler atau perkulakan.
"Pertama minimarket, supermarket, hypermarket, department store atau speciality store, wholesaler atau grosir. Kita meminta semuanya dibuka baik di mal maupun di luar mal. Dan diharapkan malnya juga bisa buka. Karena kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," kata Roy dalam virtual media briefing, Kamis (22/7/2021).
Baca Juga: Sadis! Mal Kehilangan Pendapatan Rp5 Triliun karena PPKM Darurat
1. Pengusaha minta pemerintah tak salah persepsi
Ilustrasi Mal (IDN Times/Anata)Roy menyoroti ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Menurut dia, aturan itu menyebutkan pasar swalayan boleh beroperasi terbatas di masa PPKM Darurat atau PPKM Level 4 yang sekarang berlaku.
Dia mengatakan dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2014 dan aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasar swalayan terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, department store, dan wholesaler.
Maka dari itu, dia mendesak pemerintah juga membuka department store dan wholesaler di masa PPKM Darurat ini.
"Mobilitas ke ritel kan sudah minus 45 persen. Apa yang dikhawatirkan? Masyarakat gak akan berbondong-bondong. Gak akan ada kerumunan atau keramaian, karena kita hitung kapasitas yang masuk ke department store itu," ucap dia.
2. Pengusaha ngaku tak diajak diskusi oleh pemerintah
Editor’s picks
Ilustrasi mal di Jakarta. (IDN Times/Besse Fadhilah)Dia pun mengkritik keputusan pemerintah yang mendadak menutup ritel-ritel selain penjual kebutuhan pokok. Menurutnya, pengusaha tak diajak berdiskusi dalam menetapkan kebijakan, dan kini harus menanggung dampak yang signifikan.
"Jangan perangi pelaku usaha. Ajak ngomong dong pelaku usahanya. Yang kami kritisi itu komunikasinya. No dialogue, gak ada komunikasi. Istilah toko swalayan itu ditutup karena mereka gak paham arti swalayan," ucap dia.
Baca Juga: Cegah PHK, APPBI Minta Pemerintah Subsidi Gaji Pegawai 50 Persen
3. Ritel harus buka buat untuk menghindari gelombang PHK
.jpg)
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Dia mengatakan ritel-ritel harus diizinkan buka untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, saat ini para pengusaha ritel menanggung beban berat karena tak ada pemasukan setelah tak diizinkan beroperasi oleh pemerintah.
"Apa perlu kita PHK besar-besaran? PHK kan berimbas ke daya beli. Orang di PHK gak akan belanja lagi. Apa kita akan lakukan itu semua korporasi? Kan kita hindari itu. Itu langkah paling akhir, dan gak akan kita lakukan semena-mena karena aturan dan sistem berlaku, dan secara kemanusiaan berlaku," ucap Roy.
Dia meminta pemerintah tak hanya memperhatikan para pedagang kecil, misalnya pedagang di pasar tradisional, tapi juga para peritel besar. Pasalnya, jika peritel besar dibiarkan merugi, maka dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi sangat besar.
"Kita dibiarkan saja karena dilihat korporasi, bukan perorangan seperti pedagang di pasar. Mereka lebih utamalah, kan rakyat. Lah kita bukannya rakyat? Justru too big to fall, ada multiplier effect yang lebih besar," kata Roy.
Baca Juga: Kena PHK Saat Pandemik, Ini 4 Hal yang Harus Segera Dilakukan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
