Ingat! Masih Ada Dana Rp13 T di Pemda untuk PKL dan Warteg
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah daerah (pemda) memiliki anggaran Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi di daerah, salah satunya membantu pedagang kaki lima (PKL), pengusaha warteg, dan sebagainya untuk menghadapi dampak pandemik COVID-19.
Anggaran tersebut diberikan pemerintah pusat melalui belanja wajib Dana Transfer Umum (DTU) yang dialokasikan dalam APBN. Alokasi itu diberikan kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah.
"Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, ini untuk membantu usaha kecil, PKL, Warteg, dan lain-lain," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sabtu (17/7/2021).
Anggaran Rp13,35 triliun itu dibagi ke beberapa program, pertama pemberdayaan UKM dengan alokasi Rp2,3 triliun, subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya Rp11 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Subsidi Gaji untuk Karyawan yang Dirumahkan
1. Ada juga dana Rp12 triliun untuk penyaluran bansos di daerah
Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial di daerah dalam menghadapi dampak pandemik COVID-19. Anggaran itu dibagi untuk program bantuan sosial (bansos) Rp6,9 triliun, dan pemberian makanan tambahan serta perlindungan sosial lainnya Rp5,2 triliun.
Dengan demikian, ada alokasi Rp25,46 triliun dari pemerintah pusat untuk pemda agar bisa menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah.
2. Penyaluran bantuan PKL dan warteg, serta bansos masih rendah
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Dari anggaran Rp25,46 triliun tersebut, Sri Mulyani menyayangkan realisasi penyalurannya masih rendah. Misalnya saja untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp13,35 triliun, yang sebelumnya disebutkan untuk membantu PKL hingga pengusaha warteg di daerah masih sangat rendah. Per 17 Juli, realisasinya baru 17,2 persen.
"Untuk anggaran yang bisa membantu pengusaha, terutama para PKL, warteg, dan UMKM ada Rp13,35 triliun. Baru tercairkan Rp2,3 triliun atau 17,2 persen," ucap Sri Mulyani
Editor’s picks
Tak jauh berbeda, realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial di daerah juga masih rendah, yakni 19,2 persen. Menurut Sri Mulyani, realisasi itu masih sangat rendah di pertengahan tahun.
"Untuk perlindungan sosial baru Rp2,3 triliun atau 19,2 persen. Padahal ini sudah bulan Juli," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani meminta anggaran tersebut bisa segera dicairkan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. "Ini yang kita harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama di situasi saat ini," kata dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Keluhkan Penyaluran BLT Dana Desa yang Lambat
3. Penyaluran BLT dana desa juga lambat
Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)Sri Mulyani juga mengeluhkan lambatnya penyaluran BLT Dana Desa. Hingga 19 Juli, BLT Dana Desa yang baru disalurkan sebesar Rp6,112 triliun dari total anggaran Rp28,8 triliun.
"Untuk BLT Desa ini sekarang realisasinya masih Rp6,112 triliun atau masih 21,2 persen dari Rp28,8 triliun. Sebanyak 163 daerah, untuk 25.547 desa penyerapannya masih di bawah 8,2 persen," kata Sri Mulyani, Rabu (21/7).
Realisasi BLT Desa untuk 163 desa tersebut sampai 19 Juli baru Rp938,3 miliar dari pagu Rp11,5 triliun.
"Kemudian 151 daerah atau 25.815 desa pencairan BLT Desanya masih 21,7 persen atau Rp2,182 triliun dari anggaran Rp10,084 triliun artinya baru 21,7 persen yang terealisasi untuk pembayaran BLT Desa," ucap dia.
Kemudian, hanya 99 daerah atau 15.208 desa yang penyerapannya mencapai 37 persen atau sebesar Rp2,273 triliun dari total anggaran Rp6,090 triliun.
"Jadi dalam hal ini mereka yang sudah mengalokasikan BLT Desa tepat waktu itu baru 2.873 desa atau 21 daerah, sebesar Rp717,6 miliar dari Rp1,202 triliun. Kami berharap 21 pemda ini yang sudah melakukan pencairan BLT Desanya cukup tinggi. Mereka lah yang sudah mencairkan dana desa untuk BLT Desa di atas 50 persen," ujar dia.
Baca Juga: Tak Kunjung Cair, PKL Jombang Tagih Bansos
Berita Terkini Lainnya
