Comscore Tracker

Insentif Nakes di Daerah Rp8,1 Triliun, Pemerintah Baru Bayar Rp900 M

Realisasi pembayaran insentif nakes daerah sangat rendah

Jakarta, IDN Times - Realisasi atau penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah jauh masih rendah meski sudah di pertengahan 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dari alokasi sebesar Rp8,1 triliun, yang disalurkan baru Rp900 miliar atau hanya 11,1 persen.

"Insentif nakes di daerah juga masih mengalami kendala pembayarannya. Dari Rp8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp900 miliar yang dibayarkan atau 11,1 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (Raker) dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Baca Juga: Kabar Baik! Insentif Nakes Diperpanjang hingga Akhir 2021

1. Sri Mulyani 'colek' Menkes Budi

Insentif Nakes di Daerah Rp8,1 Triliun, Pemerintah Baru Bayar Rp900 MIlustrasi Tenaga Kesehatan di Wisma Atlet (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Sri Mulyani pun mempertanyakan rendahnya realisasi itu kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menurut keterangan yang diperoleh dari Budi, pemerintah telah menyalurkan insentif nakes yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat. Hanya saja, penyaluran insentif untuk nakes yang berada di bawah koordinasi pemerintah daerah (Pemda) masih perlu diakselerasi.

"Tadi saya sudah cek ke Pak Menkes, yang nakes pusat sudah diselesaikan. Nakes daerah masih akan terus dilakukan beberapa. Mereka juga mengatakan akan dibantu daerah untuk nakes bisa diakselerasi," ujar Sri Mulyani.

2. Realisasi anggaran pengadaan obat COVID-19 hingga APD juga rendah

Insentif Nakes di Daerah Rp8,1 Triliun, Pemerintah Baru Bayar Rp900 MIlustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Fauzan)

Insentif nakes itu termasuk ke dalam alokasi anggaran earmarking Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan COVID-19 di daerah. Dari total anggaran Rp35,1 triliun, yang baru terealisasi hanyalah 11,9 persen atau senilai Rp4,2 triliun hingga semester I-2021 ini.

Selain untuk insentif nakes di daerah, anggaran earmarking DAU/DBH itu juga dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dalam bentuk pengadaan obat, suplemen atau vitamin, alat pelindung diri (APD), dan pengadaan makanan tambahan untuk pasien isolasi COVID-19 serta petugas. Untuk penanganan COVID-19 itu alokasinya Rp10,7 triliun. Sayangnya, baru terealisasi 15,5 persen atau senilai Rp1,7 triliun.

"Untuk obat, suplemen, update pengadaan makanan tambahan itu dari Rp10,7 triliun baru Rp1,7 triliun dalam semester 1," ucap Sri Mulyani.

Ada juga alokasi untuk dukungan operasional vaksinasi. Realisasi untuk program tersebut lebih rendah lagi, yakni Rp400 miliar atau 5,8 persen dari total anggaran Rp6,5 triliun. Untuk mempercepat realisasinya, Sri Mulyani akan meminta TNI/Polri untuk mobilisasi vaksinasi di daerah tersebut.

Tak hanya itu, alokasi untuk dukungan PPKM Kelurahan juga masih rendah, yakni Rp100 juta atau 8 persen dari anggaran Rp1,1 triliun.

"Padahal ini menjadi kunci keberhasilan PPKM Darurat di tingkat kelurahan," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Penyebab Insentif Nakes COVID-19 di Banten 9 Bulan Belum Terbayar

3. Realisasi pembayaran insentif nakes di pemerintah pusat

Insentif Nakes di Daerah Rp8,1 Triliun, Pemerintah Baru Bayar Rp900 Milustrasi tenaga kesehatan. ANTARA FOTO/Fauzan

Hingga 9 Juli lalu, pemerintah telah merealisasi pembayaran insentif mencapai Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes. Pemerintah juga membayarkan santunan kematian Rp49,8 miliar atas meninggalnya 166 nakes.

Namun, pemerintah masih menunggak pembayaran insentif nakes tahun 2020 sebesar Rp50 miliar.

"Tahun 2020 ada 200,5 ribu nakes yang masih mengalami tunggakan, dan telah dilakukan reviu BPKP dan sudah dibayarkan Rp1,42 triliun dari Rp1,47 triliun," ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Insentif Nakes di Banten Baru Cair 3 Bulan

Topic:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya