Luhut Imbau Perkantoran WFH di Tengah Lonjakan Omicron, Pengusaha Mau?
Ketua Dewan Pertimbangan KADIN, Anindya Bakrie (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
akarta, IDN Times - Ketua Dewan Pertimbangan KADIN, Anindya Bakrie merespons imbauan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan agar perkantoran kembali menerapkan opsi bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Imbauan itu diberikan Luhut melihat adanya lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini akibat penyebaran varian Omicron.
Menurut Anindya, penerapan WFH memang tak bisa dihindari lagi selama pandemik belum usai. Namun, menurutnya kebijakan tersebut harus diterapkan secara proporsional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
"WFH selalu baik, karena kita bagaimana pun mesti selalu bagi-bagi antara yang ke kantor dan juga di rumah. Dan itu adalah suatu norma yang sudah baru. Jadi tidak bisa lagi kita bekerja seperti biasa, full force di kantor. Jadi saya rasa baik sekali masukannya, tapi dari KADIN kita juga memohon supaya mudah-mudahan self dicipline itu, disiplin swasembada bisa cukup buat semuanya tetap berjalan," ucap dia ketika berkunjung ke kantor IDN Media, Jakarta, Kamis (21/1/2022).
Baca Juga: Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Luhut Imbau Perkantoran WFH
1. Pemerintah diminta tak terburu-buru bikin kebijakan terkait aktivitas ekonomi
ilustrasi virus corona varian Omicron (IDN Times/Aditya Pratama)Meski begitu, Anindya meminta pemerintah bisa berkoodinasi dengan dunia usaha apabila akan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan-pembatasan aktivitas ekonomi.
"Tolong dikaji sekali lagi kalau memang ada rencana pembatasan. Karena ekonomi kita ini kan sedang bangkit-bangkitnya. Dan kedua, kalau kita bicara mengenai pembatasan, satu sisi mengerti kenapa. Tetapi lain sisi juga supply chain itu tidak mudah untuk dibuka dan ditutup begitu saja. Tapi kita berharap tentunya bekerja sama dengan pemerintah, dari KADIN supaya membuat keputusan yang terbaik," kata Anindya.
Baca Juga: COVID-19 Melonjak, Pemprov DKI Akan Kerahkan Petugas Awasi Perkantoran
2. Dampak Omicron tidak separah Delta
Editor’s picks
Ilustrasi Pemeriksaan Pasien Penderita COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama)Dampak penyebaran Omicron terhadap ekonomi sendiri dinilai tidak separah penyebaran varian Delta pada pertengahan 2022 lalu. Oleh sebab itu, Anindya meminta publik tidak panik menanggapi penyebaran Omicron ini.
"Omicron ini sekarang penyebarannya marak. Jadi bukan dari luar ke dalam, dalam sama dalam. Jadi artinya kita mesti expect akan ada peningkatan. Tapi tidak panik, karena Omicron itu jauh lebih ringan dan lebih cepat. Tetapi penularannya juga akan lebih mudah. Jadi menurut saya kita mesti expect ada peningkatan, tapi jangan panik, karena ini lebih ringan. Bahkan ada teori yang mengatakan, Omicron ini adalah the beginning of the end of COVID-19. Jadi kita hadapi saja," ujar dia.
Oleh sebab itu, dia berharap aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan di tengah penyebaran Omicron ini.
"Mudah-mudahan perekonomian dapat terus berjalan, kita tidak overreact, yang penting jaga kesehatan, protokol, dan tentu bersihkan hati terus," ucap Anindya.
Baca Juga: Luhut: Jangan ke Luar Negeri Dulu jika Masih Ingin Hidup saat Pandemik
3. Luhut imbau perkantoran WFH
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Pemerintah memprediksi puncak kasus COVID-19 galur Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari 2022 hingga awal Maret 2022. Berdasarkan prediksi itu, pemerintah meminta agar segera dilakukan penilaian di area perkantoran terkait kapasitas maksimum pegawainya.
Dia juga meneruskan pesan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta masyarakat membatasi mobilitas dan aktivitas. Bahkan, Luhut menegaskan, tidak perlu mengikuti kegiatan yang menyebabkan kerumunan bila tidak mendesak.
"Sama dengan perkantoran. Bila opsi WFH (work from home) masih bisa menjadi jalan untuk mencapai produktivitas, maka saya serahkan kepada pemimpin perusahaan untuk membuat asesmen sendiri," kata Luhut dikutip dari YouTube Kemenko Perekonomian, Minggu (16/1/2022).
Berita Terkini Lainnya
