Melacak Nasib Dana Haji setelah 2 Tahun Jemaah Batal ke Tanah Suci

2. Haji 2021 batal, pengusaha travel kena imbas

Suasana Masjid Nabawi, Madinah yang dipenuhi oleh Jamaah di tengah musim haji (IDN Times/Umi Kalsum)

Tak hanya pemerintah yang kebanjiran pertanyaan terkait dana haji setelah dibatalkan, para pengusaha travel yang juga penyelenggara haji di Indonesia juga harus turun tangan menjawab keresahan masyarakat. 

Namun, menurut Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi, travel penyelenggara tak kewalahan merespons pertanyaan dari calon jemaah yang batal berangkat. Sebab, travel sendiri hanya menangani calon jemaah haji khusus.

Menurut Syam, sebagian besar calon jemaah haji khusus memahami dan menerima alasan pembatalan ibadah haji, ketimbang jemaah haji reguler. Kemudian, para jemaah haji khusus juga sebagian besar memilih untuk menyimpan uangnya di BPKH agar dapat giliran berangkat tahun selanjutnya.

"Banyak yang menunggu selanjutnya, karena pandemi mereka juga paham. Memang kalau haji khusus itu, relatif jemaah paham kondisi dan pengetahuan tentang perhajian. Mereka tidak mudah tergiur gosip dan hoaks," ungkap Syam kepada IDN Times. 

Di sisi lain, Sapuhi mencatat ada sekitar 1.300 travel yang menjadi penyelenggara haji. Dengan pembatalan ini, seluruh travel kehilangan potensi pendapatan senilai Rp6,5 triliun.

"Rata-rata 1 travel pendapatan dalam 1 tahun itu Rp5 miliar. Jadi 1.300 travel dikali Rp5miliar kami kehilangan potensi," tutur Syam.

Meski begitu, para pengusaha travel mengaku tetap mendukung keputusan pembatalan haji. Sebab, jika ibadah haji 2021 tetap dibuka, kuotanya akan sangat terbatas, sehingga biayanya akan lebih besar.

"Kalau diberangkatkan tapi dengan jumlah kuota yang hanya sedikit dari 45 ribu dibagi lagi sekian banyak negara, lalu dibagi lagi sekian banyak provinsi, dibagi lagi haji reguler dan khusus. Ya semua akan habis, kecil. Dan itu akan membuat biaya semakin tinggi. Tentunya itu tidak mau dibebankan ke jemaah," papar Syam.

3. Dana haji tembus Rp150 triliun

Jamarat, Tempat Jemaah Haji Melempar Jamrah (IDN Times/Umi Kalsum)

Dana haji yang telah terkumpul dari setoran calon jemaah terus bertambah, terutama dengan batalnya keberangkatan ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengungkapkan, per Mei 2021 telah terkumpul dana haji sebesar Rp150 triliun.

Ia menegaskan, dana tersebut dikelola dengan baik dan aman oleh BPKH. Dalam webinar dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada 7 Juni kemarin, Anggito menepis pertanyaan-pertanyaan kontroversial terkait pembatalan haji 2021.

"Dana haji aman, sekarang saldonya Rp150 triliun, ditempatkan di bank-bank syariah yang mendapatkan nilai manfaat, dan juga di instrumen syariah yang  fixed income meskipun syariah, dan tidak ada investasi-investasi yang rugi, juga tidak ada utang. Kalau Anda lihat di neraca kita, tidak ada pos utang BPKH kepada akomodasi di Arab Saudi," papar Anggito.

Berdasarkan e-book yang diterbitkan BPKH dengan bertajuk Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH, diterangkan 30 persen dari dana haji yang dikelola BPKH ditempatkan di perbankan syariah. Sementara itu, 70 persen dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah.

Menurut Anggito, instrumen investasi dari dana haji adalah instrumen yang memiliki profil risiko rendah ke moderat. Dari pembagiannya, 90 persen dari dana haji yang diinvestasikan itu dialokasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk korporasi. Dengan demikian, ia memastikan tak ada dana haji yang diinvestasikan untuk proyek infrastruktur.

"Apakah investasi BPKH dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur? Jawaban saya tidak ada. Alokasi investasi ditunjukkan pada investasi dengan profil risiko untuk low to moderate. 90 persen adalah dalam bentuk investasi SBSN dan sukuk korporasi," ungkapnya.

Baca Juga: BPKH Bantah Pembatalan Haji 2021 karena Alasan Keuangan

4. Penempatan dana haji di perbankan syariah

Penempatan Dana Haji di Perbankan Syariah. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, dana kelola yang ditempatkan di perbankan syariah tak boleh lebih dari 30 persen. Namun, di tahun ini ada sedikit perbedaan dalam alokasinya.

Data statistik BPKH menunjukkan, posisi penempatan dana kelola pada perbankan syariah per 13 Mei 2021 ialah sebesar Rp53,6 triliun, atau 35 persen dari dana kelola. Tentunya, porsi ini lebih 5 persen dari ketentuan di PP nomor 5 tahun 2018.

Anggota Badan Pelaksana BPKH bidang Investasi Beny Witjaksono menerangkan, hal itu disebabkan adanya instrumen investasi Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang jatuh tempo di bulan Maret 2021, dan ada perpindahan reksadana (RD) pasar uang syariah ke deposito pada akhir Mei kemarin. Oleh sebab itu, alokasi penempatan dana kelola di perbankan syariah menjadi 35 persen.

Adapun rincian penempatannya, sebesar 50,8 persen atau senilai Rp18,8 triliun di Bank Syariah Indonesia (BSI), 24,9 persen atau senilai Rp9,2 triliun di Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebesar 9,1 persen atau senilai Rp3,4 triliun di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank CIMB Niaga, sebesar 8,9 persen atau senilai Rp3,3 triliun di UUS Bank Tabungan Negara (BTN), dan sebesar 6,4 persen atau senilai Rp2,4 triliun di Panin Dubai Bank Syariah.

Beny mengatakan,  saat ini BPKH dalam proses mengalokasikan dana di perbankan syariah yang melebihi porsi itu ke instrumen investasi SBSN. Targetnya, di akhir tahun alokasi penempatan dana di perbankan syariah bisa kembali lagi ke 30 persen.

"Untuk cover itu kita sedang proses investasi ke SBSN lagi," ujar Beny kepada IDN Times.

5. Instrumen investasi dari dana haji

Infografis Portofolio Investasi BPKH. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dana haji yang dikelola BPKH juga ditempatkan pada instrumen investasi syariah. Per Mei 2021, dana kelola yang diinvestasikan nilainya sebesar Rp93,505 triliun.

Berdasarkan statistik BPKH, komposisi instrumen investasi paling besar ada di SBSN dalam mata uang rupiah atau SBSN (IDR), yang nilainya mencapai Rp69,347 triliun. Lalu, terbesar kedua ialah pada instrumen SDHI senilai Rp17,697 triliun.

Kemudian pada sukuk korporasi sebesar Rp2,938 triliun, pada SBSN dalam dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp2,862 triliun. Kemudian, pada RD PT Syariah PNM UMKM sebesar Rp546 miliar, dan RD Pasar Uang Syariah sebesar Rp114 miliar.

6. Dana haji surplus, jemaah dapat nilai manfaat

Jemaah haji di Jembatan Jamarat, Mina, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum)

Beny menerangkan, dana haji per Mei 2021 yang mencapai Rp150 triliun itu surplus. Sebab, dana haji yang terkumpul dari setoran awal, dana abadi umat (DAU), setoran lunas jemaah haji tahun 2020, dan dana virtual account jemaah haji totalnya hanyalah sekitar Rp140 triliun. Sementara itu, Rp10 triliun yang menjadi surplus berasal dari nilai manfaat.

"Posisi dana haji BPKH per Mei 2021 sebesar Rp150 triliun. Berarti kita ada surplus sekitar Rp10 triliun dari hasil nilai manfaat. Oleh karena itu kita sebut dana haji aman," tegas Beny.

Mengapa surplus? Beny menerangkan, karena selama ini BPKH mengelola dana haji dengan baik, dan ditempatkan, serta diinvestasikan pada instrumen yang berkualitas.

"Instrumen penempatan dan investasi juga berkualitas (bank syariah), dan sebagian besar investasi di SBSN, zero risk/risk free asset," urai Beny.

Oleh sebab itu, calon jemaah yang batal berangkat disarankannya untuk tidak menarik setoran BPIH. Sebab, jemaah yang telah melunaskan BPIH akan mendapat nilai manfaat. Terlebih lagi, menurutnya jemaah yang tetap menyimpan setoran lunas BPIH-nya di BPKH akan mendapat nilai manfaat yang lebih tinggi dari deposito syariah.

"Saran saya stay saja di BPKH, toh dapat imbal hasil sekitar 5 persen netto. Jadi lebih baik dibandingkan deposito bank syariah," tandas dia.