Pilu Petani Sawit di Belitung, Harga TBS Cuma Rp1.000 per Kg!
Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah kebijakan untuk memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani kelapa sawit ternyata belum sepenuhnya membuahkan hasil. Seperti di Belitung, harga TBS di tingkat petani bahkan masih anjlok ke Rp1.000 per kilogram (kg).
"Sampai saat ini sebenarnya harga kami belum baik. Bahkan masih ada yang Rp1.000 per kg di daerah Belitung," kata Sekretaris Jenderal Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Budi Darmansyah di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Ombudsman Mau Audit BPDPKS Tahun Depan, Ada Apa?
1. Banyak pabrik kelapa sawit tega beli harga TBS di bawah harga penetapan pemda
ilustrasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Kondisi harga TBS di petani Belitung itu diungkapkan Budi dalam acara Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng. Turut hadir dalam acara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah.
Kepada Andi, Budi membeberkan banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang tega membeli TBS di petani di bawah harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) setempat.
Dia pun meminta agar Andi mengarahkan para Disbun untuk menindak tegas para PKS yang tak menaati harga yang ditetapkan pemerintah daerah (Pemda).
"Jadi kami minta Dirjenbun, kalau ada kebijakan, yang gak patuh ya ditegur," kata Budi.
Dia juga meminta kepada Kementan untuk membantu menurunkan harga pupuk yang sangat membebani petani.
"Sekarang harga pupuk ini bukan naik, ini berubah harga. Kan kalau naik ini sedikit. Kalau berubah bisa 200-300 persen," ujar dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Ombudsman RI: Subsidi BBM Seluruh Golongan Berpotensi Malaadministrasi
2. Petani minta pemerintah hapus pungutan ekspor sawit
ilustrasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Selain itu, Budi juga meminta pemerintah tak hanya menghapus pungutan ekspor sawit (levy) untuk sementara waktu, tapi permanen. Menurutnya, levy menjadi salah satu faktor yang menekan harga TBS di petani.
"Karena kita 0 pungutan mulai Juli, dan kemudian ditunda lagi sampai Oktober. Harga belum bagus, lho. Kalau kami bilang pungutan ekspor bukan ditunda, tapi permanen. Beri kepastian hukum pada pengusaha ekspor. Kalau pun memang sangat diperlukan, ya mungkin bisa dialihkan dari bea keluar, jadi 1 pungutan saja," ucap Budi.
3. Banyak petani tak merasakan hasil dari pungutan ekspor sawit
ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto juga menyampaikan keluh kesah yang dirasakan para petani kelapa sawit.
Salah satunya terkait levy yang dipungut oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, ada banyak petani yang tak merasakan levy yang dipungut lembaga tersebut. Perlu diketahui, levy dari BPDPKS disalurkan kepada petani untuk program peremajaan (replanting) sawit rakyat.
Di sisi lain, dia mengatakan pemerintah tak mengalokasikan anggaran untuk program kelapa sawit lainnya dalam APBN, begitu juga pemerintah daerah (Pemda) dalam APDB.
"Jadi kami berhubungan ke dinas itu mereka bilang gak punya uang, padahal mereka penghasil sawit terbesar. Dan dalam APBN kita juga saya kira sudah tidak ada lagi program khusus untuk sawit karena menganggap BPDPKS malaikat untuk petani. Tapi kan faktanya tidak. Berapa persen sih yang dilayani oleh lembaga ini dalam konteks pemberdayaan, dan lain-lain," ucap Darto.
Baca Juga: Sederet Malaadministrasi yang Bikin RI Sempat Krisis Minyak Goreng
Berita Terkini Lainnya
