Profil GSI Lab, Bisnis PCR yang Disebut-sebut Terlibat dengan Luhut
Logo GSI Lab, (instagram.com/gsilab.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - GSI Lab, laboratorium penyedia jasa tes PCR dan Antigen tengah disorot. Laboratorium milik PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) itu disebut-sebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam dokumen profil perusahaan yang diperoleh IDN Times dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, pendirian PT GSI disahkan dalam Surat Keputusan (SK) nomor AHU-0020334.AH.01.01 Tahun 2020 sebagai perusahaan swasta nasional. SK tersebut disahkan pada 14 April 2020.
Perusahaan beralamat di Graha Mitra lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, Ini Kata Stafsus
1. Tujuan pendirian GSI
Layanan tes PCR di GSI Lab (instagram.com/gsilab.id)Dalam dokumen tersebut, tercatat ada beberapa tujuan pendirian perusahaan. Salah satunya perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Lalu, ada juga penelitan dan pengembangan ilmu kedokteran; penelitian dan pengembangan bioteknologi; aktivitas kesehatan manusia; aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; aktivitas pelayanan penunjang kesehatan; dan seterusnya.
GSI juga didirikan dengan tujuan aktivitas di luar bidang kehatan, seperti aktivitas konsultasi manajemen; perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; perdagangan besar khusus lainnya; dan sebagainya.
Baca Juga: Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, Ini Kata Stafsus
2. Profil pengurus perusahaan
Layanan tes PCR di GSI Lab (instagram.com/gsilab.id)Dalam dokumen Ditjen AHU, tercatat Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT GSI. Arsjad sendiri merupakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang baru resmi menjabat per 28 Juni lalu.
Editor’s picks
Namun, pada 23 April 2021, ada perubahan data perseroan, tepatnya data pengurus dan pemegang saham. Di dalam data itu, nama Arsjad tak lagi tercatat sebagai Komisaris Utama GSI, digantikan oleh Ny. Retina Rosabai.
Lalu, pada 17 Juli 2020, terjadi perubahan data direksi dan komisaris GSI. Begitu juga pada 9 Februari, 27 April, 9 Juni, dan 21 Oktober 2021. Dengan demikian, sudah enam kali PT GSI melakukan perombakan direksi dan komisaris.
Dalam perubahan terakhir, tercatat hanya ada 2 orang direksi, dan 1 orang komisaris. Berikut rinciannya:
Komisaris
Komisaris Utama: Retina Rosabai
Komisaris: Alvin Firman Sunanda
Komisaris: Bonny Harry
Komisaris: Dharma Hutama Djojonegoro
Komisaris: San Verandy Herveranto Kusuma
Direksi
Direktur Utama: Anindya Pradipta Susanto
Direktur: Adittiya.
Baca Juga: Ekonom Minta DPR hingga KPK Bongkar 'Kartel' Bisnis Tes PCR
3. Pemegang saham GSI
Ilustrasi aset/perusahaan. (IDN Times/Aditya Pratama)Dalam perubahan data perseroan terakhir, tercatat ada 6 perusahaan dan 3 yayasan pemegang saham PTI GSI. Berikut datanya:
- PT Anarya Kreasi Nusantara dengan 242 lembar senilai Rp242 juta
- PT Kartika Bina Medikatama dengan 100 lembar senilai Rp100 juta
- PT Modal Ventura YCAB dengan 242 lembar saham senilai Rp242 juta
- PT Perdana Multi Kasih dengan 242 lembar saham senilai Rp242 juta
- PT Toba Bumi Energi dengan 242 lembar saham senilai Rp242 juta
- PT Toba Sejahtra dengan 242 lembar saham senilai Rp242 juta
- Yayasan Adaro Bangun Negeri dengan 485 lembar saham senilai Rp485 juta
- Yayasan Indika Untuk Indonesia dengan 932 lembar saham senilai Rp932 juta
- Yayasan Northstar Bhakti Persada dengan 242 lembar saham senilai Rp242 juta.
PT Toba Bumi Energi sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Toba Bara Sejahtra yang berganti nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. Luhut sendiri diketahui masih menjadi pemegang saham PT Toba Sejahtra yang mengantongi 242 lembar saham di PT GSI.
Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan saat ini saham kepemilikan Luhut di PT Toba Sejahtra hanya di bawah 10 persen.
"Jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita todak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," tutur Jodi ketika dihubungi IDN Times, Selasa (2/11/2021).
Berita Terkini Lainnya
