Comscore Tracker

Soal Net Zero Emission, Erick ke Negara Besar: Jangan Cuma Nyuruh!

RI target capai net zero emission di 2060

Jakarta, IDN Times - Sejumlah negara tengah fokus mengejar target net zero emission atau emisi nol bersih, termasuk Indonesia. Untuk mencapai target itu, Menteri BUMN, Erick Thohir meminta negara-negara besar mendukung Indonesia, tak hanya menyuruh saja.

"Jadi saya berharap negara-negara besar mendukung transformasi ini dengan ketulusan hati tidak bisa hanya tadi hanya menyuruh saja," kata Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: PLN Caplok EMI buat Genjot EBT, Erick Thohir: Jangan Hanya Wacana!

1. Indonesia paru-paru dunia

Soal Net Zero Emission, Erick ke Negara Besar: Jangan Cuma Nyuruh!Ilustrasi hutan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Apalagi, Indonesia adalah penghasil oksigen terbesar kedua di dunia, atau biasa disebut paru-paru dunia. Oleh sebab itu, menurutnya upaya Indonesia mencapai target net zero emission di 2060 perlu mendapat dukungan internasional.

"Dalam pertemuan dengan beberapa duta besar saya minta mereka menjadi bagian dari pada transformasi yang ada di Indonesia karena kita ketahui paru-paru dunia hanya di dua tempat Indonesia dan Brasil," ucap Erick.

2. Erick ajak Inggris dan Jepang kerja sama

Soal Net Zero Emission, Erick ke Negara Besar: Jangan Cuma Nyuruh!IDN Times

Dia mengatakan dalam kunjungan kerjanya ke beberapa negara, dirinya selalu mengajak negara-negara tersebut bekerja sama untuk mewujudkan target net zero emission tersebut.

"Karena saya itu sangat terbuka dengan diskusi diskusi dengan para dubes dan para menteri kemarin seperti kita sampaikan dengan Menteri Inggris Lord Grimstone, ayo apa kebutuhan masing-masing negara. Sama ketika kita juga ke Jepang waktu itu sama Pak Pahala kita bicara Jepang ayo sama-sama Indonesia siap menjadi ekosistem," tutur Erick.

Secara keseluruhan, Erick mengatakan untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan hidup tidaklah mudah. Dia mengatakan hal itu juga telah diakui sejumlah negara maju seperti China, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).

"Dalam 19 tahun ke depan kita harus mentransformasi 21 giga watt (GW), 15 tahun berikutnya 29 GW. Ini adalah sesuatu yang masif, dan kalau kita lihat juga banyak negara besar apakah China, Jepang, Inggris, Amerika kemarin membuat statement yang mereka juga kesulitan. Nah kalau mereka juga kesulitan penting sekali kita mempelajari isu-isu benchmarking supaya kita juga transisi daripada renewable energy nya itu tepat," tutur dia.

Baca Juga: Menelaah Ketentuan Pajak Karbon dalam UU HPP yang Baru Disahkan

3. Erick bicara soal pajak karbon

Soal Net Zero Emission, Erick ke Negara Besar: Jangan Cuma Nyuruh!Ilustrasi Pajak Karbon (IDN Times/Aditya Pratama)

Saat ini, pemerintah telah memasukkan pajak karbon dalam instrumen perpajakan. Pajak karbon akan berlaku mulai April 2022 mendatang seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Untuk tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Tarif Rp30 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan, sejalan dengan pengembangan pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.

Pajak karbon itu sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah menerapkan green economy. Menurut Erick, pelaku industri penghasil emisi karbon harus mulai menyusun rencana bagaimana nantinya juga bisa mencetak pendapatan dari upaya mengurangi emisi karbon di Tanah Air.

"Jadi kita lihat di 2 sisi, jadi pajak karbon ada, nanti income dari karbon kita akan terus kencangkan dengan penanaman kembali dengan alam-alam. Jadi saya rasa ini hal yang balance lah, ini sesuatu yang baik," ujar Erick.

Dia mengatakan hal tersebut juga akan dilakukan oleh BUMN, salah satunya dengan konservasi lahan bekas tambang.

"Kementerian BUMN juga terus memastikan daripada penanaman ulang supaya bekas tambang ini menjadi friendly lagi kepada alam. Kita juga mendorong perubahan-perubahan jangka pendek yang sedang dilakukan oleh power plant yang ada di PLN apakah dengan mix dengan wood chip, atau dengan gabungan dengan chemical seperti yang ada di Jepang kita benchmarking, atau perubahan signifikan kepada EBT secara menyeluruh," kata dia.

Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Terapkan Pajak Karbon 

Topic:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya