Sri Mulyani Prediksi Pembiayaan Utang di 2021 Turun 18,6 Persen
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pembiayaan utang tahun ini akan lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2021. Penurunannya diprediksi mencapai 18,6 persen.
Pada APBN 2021, pemerintah menargetkan pembiayaan utang mencapai Rp1.177,4 triliun. Namun, menurutnya pembiayaan utang tahun ini hanya mencapai Rp958,1 triliun.
"Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp1.177 triliun menjadi Rp958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (Raker) dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Duh, Utang Pemerintah Lampaui Ketentuan IMF!
1. Realisasi pembiayaan semester I dan prognosa semester II
Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat)Penurunan pembiayaan utang 2021 dilatarbelakangi oleh realisasi pembiayaan utang pada semester I-2021 yang sebesar Rp443 triliun atau 37,6 persen terhadap APBN, dan juga prognosa semester II yang hanya Rp515,1 triliun atau 43,8 persen dari APBN.
"Jadi kita hanya akan merealisasi utang tahun ini Rp958 triliun. Jauh lebih rendah, atau sekitar Rp219 triliun lebih rendah dari UU APBN," tutur Sri Mulyani.
2. Nominal defisit APBN bakal lebih rendah
IDN Times/Arief RahmatDia menjelaskan, pembiayaan utang tahun ini diprediksi lebih rendah juga karena nominal defisit APBN juga diperkirakan lebih rendah. Sementara itu, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 5,7 persen.
Editor’s picks
Di sisi lain, penerimaan negara dalam kondisi yang baik, dan juga penyerapan belanja negara lebih optimal. Selain itu, adanya Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang kemudian dialokasikan untuk investasi pemerintah.
"Ini terutama karena defisit APBN secara nominal akan lebih rendah. Tadi penerimaan negara kita bagus, belanja kita absorbsinya optimal, dan dari sisi penggunaan SAL yang kita pakai secara optimal dalam situasi ini," ucap dia.
Baca Juga: Dapat Peringatan BPK, Jokowi: Pemerintah Kelola Utang dengan Hati-hati
3. Sri Mulyani klaim penerbitan utang buat dorong sektor keuangan
ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Umi Kalsum)Pembiayaan utang itu sendiri berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Sri Mulyani, penerbitan SBN itu juga bertujuan untuk mendorong sektor keuangan di Indonesia.
"Dengan issuance SBN kita, sebenarnya pemerintah juga membantu berbagai sektor lain, terutama keuangan," tutur Sri Mulyani.
Dia menuturkan, sebesar 25,28 persen SBN yang diterbitkan pemerintah dipegang perbankan. Sebab, saat ini perbankan di Indonesia mengalami lonjakan dana pihak ketiga (DPK) yang harus diberikan bunga, sementara permintaan kredit menurun.
"Kalau tidak mereka menanggung DPK yang harus diberikan bunga, namun tidak bisa menyalurkan kredit karena permintaan merosot. Dan bahkan kredit yang ada terjadi kesulitan pembayaran cicilan. Jadi secara tidak langsung sebetulnya instrumen APBN, surat utang kita itu memberikan daya tahan bagi sektor perbankan kita," ucap dia.
Kemudian, sebesar 23 persen dari SBN dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Di sisi lain, porsi pihak luar negeri dari SBN menurun, dari 38,5 persen menjadi 22 persen.
"Jadi rekomposisi SBN kita menggambarkan bagaimana SBN menjadi instrumen yang penting bagi sektor perbankan, dan bagaimana BI membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19," ujar Sri Mulyani.
Berita Terkini Lainnya
