Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBN

Jokowi izinkan proyek Kereta Cepat didanai APBN

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan hampir semua negara yang memiliki kereta cepat turun tangan dalam mendanai proyek pembangunannya. Dalam hal ini, Arya menanggapi pembahasan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sudah boleh didanai APBN.

"Mau tidak mau membuat supaya kereta api cepat tetap dapat terlaksanakan dengan baik, maka kami harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan. Jadi ini bukan soal apa-apa. Di mana-mana, hampir semua negara, pemerintah ikut campur juga dalam pendanaan kereta api cepat," kata Arya kepada awak media, Minggu (10/10/2021).

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1. Jokowi izinkan proyek KCJB dibiayai APBN

Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBNProyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. IDN Times/Istimewa

Sebelumnya, proyek KCJB itu tidak diperbolehkan menggunakan dana APBN. Namun, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengubah ketentuan itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam beleid proyek KCJB kini bisa dibiayai APBN.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi Pasal 4 ayat 2 dalam Perpres tersebut.

Adapun pembiayaan itu dilakukan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium, dan penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium.

2. BUMN konsorsium terhambat menyetorkan dana

Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBN(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi Tiongkok di Indonesia) Dok.Kemenhub

Tak hanya itu, saat ini empat BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB memang mengalami hambatan dalam menyetorkan dana untuk membiayai pembangunan.

PT Kereta Cepat Indonesia China, yang mengerjakan proyek tersebut, merupakan gabungan dari konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang memegang 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yakni Beijing Yawan HSR Co Ltd, sebagai pemegang 40 persen saham.

Adapun konsorsium Indonesia itu terdiri dari empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya (WIKA) dengan 38 persen saham, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masing-masing 25 persen, serta PT Jasa Marga dengan 12 persen.

"WIKA itu terganggu cash flow-nya karena COVID-19. Karena kita tahu, sejumlah pembangunan akhirnya terhambat juga. Kemudian KAI, kita tahu karena COVID-19, jumlah penumpangnya turun. Sehingga, membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin dipersiapkan dalam perencanaan tanpa COVID-19," ucap Arya.

"Ataupun Jasa Marga. Kita kan tahu Jasa Marga juga kondisi COVID-19 itu semua program mereka banyak terhambat. Kapasitas tol kita beberapa bulan itu tidak sama dengan sebelumnya. Itu pun membuat mereka jadi agak terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga PTPN," sambung dia.

Baca Juga: Sederet Proyek Transportasi yang Dikritik Faisal Basri

3. Anggaran proyek KCJB bengkak karena pandemik COVID-19

Stafsus Erick Thohir: Wajar Proyek Kereta Cepat Dibantu APBNIDN Times/Hana Adi Perdana

Dilansir dari ANTARA, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron membeberkan adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) proyek KCJB hingga Rp4,1 triliun.

Herman pun meminta proyek tersebut agar segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Arya mengatakan pembengkakan itu wajar, pasalnya KCJB adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia, sehingga terjadi perubahan desain yang membuat anggaran bengkak. Selain itu, adanya pandemik COVID-19 membuat pengerjaan proyek lebih lama, hingga akhirnya ada biaya tambahan.

"Sederet pembengkakan anggaran itu hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal. Itu membuat beberapa hal jadi agak terhambat. Di mana-mana juga kemunduran macam itu akan menaikkan biaya, sudah pasti. Jadi, inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan yang hampir 80 persen yang bagus ini tak terhalang," ujar Arya.

Ketiga, Arya mengatakan adanya kenaikan harga pada tanah yang menjadi lokasi pembangunan. Sehingga proses pembebasan tanah membutuhkan tambahan anggaran.

"Harga tanah seiringan dengan waktu juga ada perubahan, ada kebaikan harga tanah. Itu wajar terjadi. Dari dulu pembangunan itu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan anggaran, jadi dua ini yang membuat anggaran naik," tutur dia.

Topik:

  • Satria Permana

Berita Terkini Lainnya