Teten Klaim 85 Persen UMKM RI Sudah Beroperasi Normal

22% UMKM yang gulung tikar juga disebut sudah beroperasi

Jakarta, IDN Times - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan 85 persen dari total UMKM di Indonesia sudah beroperasi normal di kuartal II-2021 (April-Juni). Dia juga mengatakan 22 persen dari UMKM yang sempat gulung tikar kini sudah beroperasi kembali.

"Indikator lain dari survei riset mandiri di kuartal II tahun ini juga menunjukkan perbaikan 85 persen UMKM menyatakan sudah normal, 22 persen yang sudah berhenti, (sudah) beroperasi kembali," kata Teten dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/8/2021).

Teten menilai data tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi di kuartal II-2021 cukup kuat. "Jadi saya kira berdasarkan 2 data ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat," ujar Teten.

Adapun total UMKM di Indonesia sendiri berdasarkan data Kemenkop UKM sekitar 64 juta.

Baca Juga: Airlangga Prediksi Ekonomi Indonesia 2021 Tumbuh 3,7-4,5 Persen

1. Penyaluran kredit perbankan mendekati normal

Teten Klaim 85 Persen UMKM RI Sudah Beroperasi NormalIlustrasi Bank. (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun perbaikan kinerja UMKM itu juga dilihat dari penyaluran kredit perbankan untuk UMKM di Mei 2021 telah mencapai Rp1.024,4 triliun, atau 20 persen dari total pembiayaan Rp5.576 triliun.

"Ini hampir normal normal seperti sebelum pandemik," tutur dia.

Baca Juga: Sama-sama Perbankan, Ini 5 Perbedaan Bank Umum dan BPR

2. KUR sudah terserap 58,09 persen

Teten Klaim 85 Persen UMKM RI Sudah Beroperasi NormalIlustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Teten juga mengatakan penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) sudah mencapai 58,09 persen di pertengahan 2021 ini. 

"KUR juga ada perbaikan penyerapan, saya kira skrg sudah terserap 58,09 persen dari Rp253 triliun," ujarnya. 

3. Pemerintah hadang impor barang dari e-commerce

Teten Klaim 85 Persen UMKM RI Sudah Beroperasi NormalIlustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Untuk mendorong pemulihan UMKM, pemerintah akan terus menggenjot kinerja ekspor dari para pelaku UMKM. 

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya melindungi produk UMKM, terutama di e-commerce dengan cara melarang impor produk di platform-platform e-commerce cross border yang beroperasi di Indonesia.

"Kami juga mencoba mengurangi impor. Kami sudah ada kesepakatan dengan beberapa platform digital cross border untuk tidak menjual produk-produk impor dengan Lazada, Shopee. Kami juga akan coba ke yang lain. Ini penting untuk melindungi market kita dari serbuan produk-produk dr luar," kata Teten.

Baca Juga: Ini Keuntungan UMKM Ikut Pasar SAKTI 

Topik:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya