Comscore Tracker

Bisa Sukseskan Program Food Estate? Ini Rekomendasi untuk Pemerintah 

Program ketahanan pangan masa lalu banyak yang gagal

Jakarta, IDN Times - Program foof estate digadang-gadang pemerintah sebagai solusi menghadapi krisis pangan. Namun, ada sejumlah masalah yang mengancam ketahanan pangan Indonesia tidak berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah.

Berkaca pada Papua yang sudah pernah mencicip program ketahanan pangan di berbagai era pemerintahan, wilayah lain seharusnya bisa belajar. Tercatat selama ini program-program semacam food estate di masa lalu tidak pernah sukses di Papua. 

"Presiden Soeharto mencanangkan gerakan satu juta hektar di ladang gambut, Proyek Ladang Gambut (PLG) waktu itu di tahun 95. Di tahun 98, kayunya habis, pangannya tidak ada. Kemudian di 2006, ketika Presiden SBY, ia melakukan panen raya di Merauke hampir dua juta hektar namun gagal lagi karena krisis moneter," ujar CEO EcoNusa Foundation, Bustar Maitar.

Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar program food estate bisa sukses? Berikut sejumlah rekomendasi yang dibahas dalam diskusi bertajuk "Apakah Food Estate Efektif Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?" 

Baca Juga: Jadi Penyelamat Krisis Pangan, 2 Food Estate di Kalteng Mulai Digarap

1. Perbaiki poin penilaian terutama distribusi pangan

Bisa Sukseskan Program Food Estate? Ini Rekomendasi untuk Pemerintah ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas mengatakan potensi krisis pangan di Indonesia masih tinggi karena masalah distribusi, terutama di tengah pembatasan yang diberlakukan selama pandemik COVID-19.

Untuk itu, salah satu rekomendasi untuk pemerintah adalah memastikan kendala distribusi pangan dapat teratasi. Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki poin penilaian Indonesia yang masih kurang dalam hal ketahanan pangan, distribusi, diversity nutrisi, dan keamanan pangan itu sendiri.

2. Jangan alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk food estate

Kedua, pihaknya mendorong agar pemerintah tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan dan gambut untuk program food estate. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong intensifikasi lahan pertanian dan petani yang sudah ada saat ini.

"Alih-alih buka baru, intensifikasikan saja lahan yang sudah ada. Seperti yang dilihat stoknya aman-aman saja kok dengan lahan dan petani yang sudah ada. Tapi tetap saja petani harus diintensifikasi, teutama untuk para petani-petani kita" jelas Iola.

Menurutnya, banyak petani utamanya petani kecil yang memiliki lahan hanya di bawah 1 hektare. Oleh karena itu, butuh upaya untuk membantu petani tersebut dalam hal transfer knowledge, teknologi dan subsidi pupuk serta bibitnya.

Baca Juga: Food Estate Terkendala Lahan, Jokowi Tugasi Sofyan Djalil Bereskan

3. Evaluasi food estate yang berjalan

Bisa Sukseskan Program Food Estate? Ini Rekomendasi untuk Pemerintah Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Lalu terakhir, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program food estate yang sudah berjalan. Saat ini, food estate sudah berjalan di tiga kabupaten, yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah diminta memetakan masalah dari contoh food estate yang sudah berjalan tersebut, agar tahu hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya.

Baca Juga: Kebijakan Food Estate Dinilai Tak Pro Petani dan Masyarakat Adat

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya