Imbas Tumpahan Minyak, Pertamina Janjikan Kompensasi
dok.Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pertamina akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan akibat tumpahan minyak di sumur YYA-1 di area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Karawang, Jawa Barat.
Kompensasi dana diberikan atas tanggung jawab Pertamina karena tumpahan minyak yang melebur dikatakan pada konferensi pers di gedung Pertamina, Jakarta Pusat, Kamis (8/8)
1. Kompensasi masih dalam proses pendataan
dok.IstimewaPT Pertamina akan memberikan kompensasi, namun kompensasi yang akan diberikan masih dalam proses pendataan.
"Masih dalam pendataan, belum bisa di share," ujar Direktur Utama Pertamina Hulu Energi, Meidawati
Namun Meidawati menjelaskan sudah menetapkan alur tahapan kompensasi, yaitu dimulai dari pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada perwakilan PHE ONWJ atau komite kemudian di verifikasi terlebih dahulu sebelum sampai kepada penilaian dan pembayaran.
Baca Juga: Tangani Tumpahan Minyak di Karawang, Jabar dan Pertamina Berkoordinasi
2. Nelayan yang tidak bisa melaut menjadi relawan Pertamina dalam menanggulangi tumpahan minyak
Editor’s picks
Antara FOTO/M Ibnu ChazarNelayan yang tidak dapat melaut akibat tumpahan minyak yang masih menyebar, Pertamina telah memberdayakan nelayan untuk menjadi relawan Pertamina dalam menanggulangi tumpahan minyak.
"Saat ini belum musim untuk melakukan penangkapan ikan, kami mengarahkan mereka untuk mengangkat spill yang ada di laut," ujar Meidawati
Terdapat penggantian biaya nelayan selama mengangkat spill, mengumpulkan minyak sebesar Rp 100ribu per hari dengan uang makan Rp 20ribu, mengangkut per 3-5kg sebesar Rp 20ribu, dan dari titik kumpul dinaikkan ke truk untuk diangkut sekitar Rp 120ribu ditambah uang makan.
3. Memastikan tidak ada pihak yang tidak menerima kompensasi
Antara FOTO/M Ibnu ChazarPertamina juga memastikan setiap masyarakat menerima kompensasi. Kompensasi nantinya disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa di daerah.
"Ada standar harga tertentu yang harus disepakati, jadi tidak serta merta nanti ada pihak yang tidak menerima," ujar Meidawati.
Baca Juga: Pertamina Belum Hitung-Hitungan Kerugian Tumpahan Minyak di Karawang
Berita Terkini Lainnya
