Inflasi Pangan Capai 5,49 Persen, PR Buat Kabinet Baru
Ilustrasi kondisi perekonomian masyarakat. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Angka inflasi pangan Indonesia mencapai 5,49 persen per September 2019. Hal ini menjadi beban bagi kementerian terkait dalam susunan kabinet baru Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin ke depan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin pemerintah terus fokus untuk menekan inflasi pangan.
Anggota DPR Komisi VI, Ecky Awal Mucharam bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah harus dapat menekan tingkat inflasi yang dipengaruhi inflasi pangan. Apalagi, nilai inflasi ini jauh di atas jenis inflasi lainnya.
"Satu jenis inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat adalah inflasi pangan atau yang lazim disebut volatile food inflation," ujar Ecky, sebagaimana diberitakan Antara, Senin (21/10).
1. Jika inflasi pangan tinggi, bahan makanan akan semakin mahal
IDN Times/Helmi ShemiEcky menambahkan bahwa inflasi pangan merupakan hal yang penting di masyarakat dan menyangkut hidup banyak orang. Jika nantinya inflasi pangan terus meningkat tinggi, ini dapat mempengaruhi bahan makanan yang akan semakin mahal karena tidak tersedia di pasar.
Baca Juga: Turut Tentukan Impor Beras, Data Pangan Perlu Diperbaiki
2. Lambatnya pertumbuhan ekonomi, menjadi akar masalah
rawpixel @pixabayEditor’s picks
Salah satu penyebab tingginya inflasi karena lambatnya pertumbuhan pendapatan negara. Selain berdampak terhadap pangan, lambatnya pertumbuhan ekonomi ini dapat berdampak pada beban APBN secara signifikan dan menjurus kepada berbagai variabel ekonomi lainnya.
3. Harga komoditas menjadi tantangan di awal menjabat
IDN Times/ Muhamad IqbalMelihat kondisi ekonomi yang di ambang keresahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa harga komoditas yang tinggi merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi menteri kabinet baru nanti selama awal menjabat.
4. Tidak ada data terkait pangan yang tepat
unsplash/WilliamIvenPermasalahan terkait pangan ada pada pertanian. Menurutnya, selama ini Kemenko Perekonomian kesulitan karena tidak ada data yang valid mengenai produksi pangan atau data terkait luas lahan tanam.
"Permasalahannya soal data, kita jarang sepakat. Kalau data tidak disepakati, kesimpulannya lain-lain. Yang satu bilang (stok) kurang, di tempat lain, panennya banyak," katanya.
Baca Juga: Data Pangan Berpolemik, Ini 3 Rekomendasi untuk Presiden Terpilih
Berita Terkini Lainnya
