Industri Hiburan Inggris Ajukan Gugatan Hukum Menolak Lockdown
Ilustrasi suasana malam jalanan protokol di London, Inggris (IDN Times/Anata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Industri hiburan malam Inggris mengajukan gugatan hukum terkait karantina wilayah (lockdown), sebagai upaya menanggulangi pandemik COVID-19. Imbas kebijakan itu, pub dan tempat hiburan harus ditutup karena khawatir memunculkan klaster penularan baru di tengah kerumunan.
Asosiasi Industri Malam (NTIA) membantah bila tempat hiburan telah menciptakan klaster corona baru. Sehingga, aturan penutupan itu mereka rasa tidak relevan.
“Industri tidak memiliki pilihan selain secara hukum menantang apa yang disebut narasi pendekatan 'akal sehat' dari pemerintah, tentang penerapan pembatasan lebih lanjut di Inggris Utara,” kata CEO NTIA, Michael Kill, dilansir Reuters, Senin (12/10/2020).
1. Lockdown merugikan industri hiburan
Ilustrasi suasana malam jalanan protokol di London, Inggris (IDN Times/Anata)Michael menilai kebijakan pemerintah Inggris merugikan industri hiburan dalam negeri.
"Langkah-langkah baru ini akan memiliki dampak bencana pada bisnis larut malam, dan diperburuk dengan paket dukungan keuangan yang tidak mencukupi," bunyi pernyataan itu.
Baca Juga: Menlu Retno dan Erick Thohir ke Inggris dan Swiss Bahas Vaksin COVID
2. Inggris dikabarkan mempersiapkan rencana baru
Editor’s picks
instagram.com/borisjohnsonukPerdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dikabarkan sedang mempersiapkan langkah-langkah baru untuk menekan penyebaran virus corona. Pemerintah menargetkan virus yang telah menewaskan lebih dari satu juta orang ini berakhir jelang perayaan Natal.
Baru-baru ini, Inggris Utara sangat terpukul oleh lonjakan baru kasus virus korona, yang memaksa lockdown lokal ketika siswa kembali ke sekolah dan universitas di seluruh Inggris.
Hari ini, Johnson direncanakan bertemu dengan komite darurat (Cabinet Office Briefing Rooms/COBRA) pemerintah, kemudian berpidato di depan parlemen, menawarkan pemungutan suara kepada anggota parlemen di akhir minggu tentang kebijakan penanganan pandemik.
3. WHO tidak menyarankan lockdown sebagai Langkah utama lawan COVID-19
(Ilustrasi lockdown) IDN Times/M. Tarmizi MurdiantoPejabat Badan Kesehatan Dunia (WHO), David Nabarro, menyarankan pemimpin negara untuk tidak menjadikan lockdown sebagai opsi utama melawan pandemik COVID-19. Sebab, kebijakan itu berpotensi meningkatkan kemiskinan, imbas sejumlah sektor yang dilarang beroperasi.
“Kami di Organisasi Kesehatan Dunia tidak menganjurkan penguncian sebagai cara utama pengendalian virus ini. Penguncian hanya memiliki satu konsekuensi yang tidak boleh Anda remehkan, dan itu membuat orang miskin menjadi semakin miskin,” kata Nabarro sebagaimana dilansir dari The New York Post, Senin (12/10/2020).
Baca Juga: PM Boris Johnson Siapkan Rencana Lockdown untuk Inggris
Berita Terkini Lainnya
