Belanja UMKM dan PDN Kota Surabaya Terbesar se-Indonesia

Pemkot siapkan 3T lagi untuk pemberdayaan UMKM

Surabaya, IDN Times - Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan produk dalam negeri (PDN), tercatat terbesar se-Indonesia.

Berdasarkan data yang diungkap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja APBD Surabaya untuk UMKM per 25 November 2022 mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun.

Baca Juga: APBD Surabaya 2023 Disahkan, Rp3 Triliun untuk Pemberdayaan UMKM 

1. Sesuai instruksi presiden penggunaan APBD untuk rakyat

Belanja UMKM dan PDN Kota Surabaya Terbesar se-Indonesia5 K/L/Pemda dengan Realisasi UMK Terbesar (dok. Pemkot Surabaya)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, tingginya belanja PDN di Surabaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat.

“Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

2. Melibatkan warga miskin dalam belanja PDN

Belanja UMKM dan PDN Kota Surabaya Terbesar se-Indonesia5 K/L/Pemda dengan Realisasi UMK Terbesar (dok. Pemkot Surabaya)

Wali Kota Eri Cahyadi lantas membeberkan sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” beber Wali Kota Eri Cahyadi.

Baca Juga: Belanja UMKM Surabaya Tertinggi, Eri: APBD untuk Rakyat! 

3. Mengoptimalkan potensi dalam negeri

Belanja UMKM dan PDN Kota Surabaya Terbesar se-Indonesia5 K/L/Pemda dengan Realisasi UMK Terbesar (dok. Pemkot Surabaya)

Wali Kota Eri Cahyadi menambahkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

“Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orangtua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru,” jelas mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tersebut.

Wali Kota Eri Cahyadi juga memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. Dia juga menghindari jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor. “Kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” tegas Eri.

4. Siapkan 3 T lagi untuk pemberdayaan UMKM

Belanja UMKM dan PDN Kota Surabaya Terbesar se-Indonesia5 K/L/Pemda dengan Realisasi UMK Terbesar (dok. Pemkot Surabaya)

Wali Kota Eri Cahyadi menambahkan, pada 2023, APBD Surabaya akan mengalokasikan belanja Rp3 triliun untuk sektor UMKM. “Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya,” ujarnya.

Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan “Rumah Padat Karya” yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi “Rumah Padat Karya” untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR.

Topik:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya