Comscore Tracker

OJK Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlindungan Konsumen

Fintech musti nyimak nih!

Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terbaru guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) pun wajib patuh terhadap aturan tersebut jika tak ingin mendapatkan sanksi dari OJK.

Penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 yang merupakan revisi dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013.

POJK baru tersebut mengatur ketentuan berupa penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan, hingga penyelesaian sengketa.

Baca Juga: Ini Cara Biar Kamu Gak Tertipu Pinjam Uang di Fintech Abal-abal

1. PUJK wajib memberikan edukasi kepada konsumen

OJK Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlindungan Konsumenilustrasi menawarkan produk pada konsumen (pexels.com/LinkedIn Sales Navigator)

Sebagai upaya perlindungan konsumen, PUJK pun diwajibkan memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen ketika menawarkan produk dan layanannya.

"Dulu PUJK hanya jualan produk dengan sedikit edukasi. Kalau sekarang mereka wajib memberikan edukasi yang memadai," ucap Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito dalam media briefing OJK, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga: 3 Hal yang Patut Dipahami agar Terhindar dari Investasi Ilegal

2. OJK siapkan sanksi bagi PUJK yang tidak patuh

OJK Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlindungan KonsumenOtoritas Jasa Keuangan (OJK). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Terbitnya POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan langkah OJK untuk membuat PUJK tidak semena-mena terhadap konsumen. Untuk itu, OJK menyiapkan beberapa sanksi bagi PUJK yang tidak mematuhi aturan-aturan di dalam POJK tersebut.

Sanksi yang dikenakan pun memiliki level-levelnya sendiri. Pertama, sanksi akan berupa peringatan tertulis dan kedua denda berupa uang.

"Ketiga, larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan. Direksinya tidak bisa lagi menjabat sebagai anggota direksi," kata Sarjito.

Keempat, sambung dia, berupa pembatasan produk atau layanan atau kegiatan usaha. Adapun yang kelima dan keenam adalah pemebukan serta pencabutan produk dan layanan usaha. Terakhir, izin usaha PUJK bisa dicabut oleh OJK.

Baca Juga: Tips Aman Pinjam Uang secara Online, Jangan Terjebak Fintech Bodong!

3. Hal yang wajib dipatuhi oleh PUJK

OJK Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Perlindungan KonsumenIlustrasi KTP Elektronik atau E-KTP (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Setidaknya ada lima hal yang wajib dipatuhi PUJK dalam operasinya kepada konsumen sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

  • Pertama, PUJK tidak boleh memberikan data atau informasi pribadi konsumen kepada pihak lain. Kedua, PUJK dilarang mengharuskan konsumen untuk setuju perihal pembagian data atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk atau layanan.
  • Ketiga, PUJK dilarang menggunakan data atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk atau layanannya telah ditolak.
  • Keempat, kata Sarjito, PUJK tidak boleh menggunakan data atau informasi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan layanan.
  • Kemudian yang terakhir, PUJK dilarang menggunakan data atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk atau layanan.

"Namun, larangan dikecualikan jika konsumen telah memberikan persetujuan yang telah ditetapkan oleh ketetuan perundang-undangan," ucap Sarjito.

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya