Demokrasi: Pengertian dan Sejarahnya di Indonesia

2. Sejarah demokrasi

ilustrasi melakukan musyawarah (pexels.com/Anna Shvets)

Sebelum demokrasi diterapkan, ada proses panjang yang terjadi di baliknya. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, berasal dari kebudayaan Yunani, tepatnya pada abad ke-5 sebelum masehi. Disebutkan bahwa pada tahun 1829-1877 terjadi pergolakan demokrasi di Amerika Serikat. Pada masa itu, demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah satu sistem yang diusung sehingga seluruh perkara pemerintahan harus melibatkan rakyatnya. 

Meski berasal dari kebudayaan Yunani, faktanya gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia barat ketika Eropa memasuki abad pertengahan (6-15 masehi). Hal ini terjadi karena adanya praktik feodalisme, seperti kehidupan sosial spritual dikuasai gereja dan kehidupan politik dikuasai bangsawan. 

Kemudian, awal kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya piagam Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Momentum lainnya yang menandai kembalinya demokrasi adalah gerakan Renaissance, yakni gerakan menghidupkan kembali kebudayaan dan sastra Yunani. 

Selanjutnya, memasuki abad ke-20 hampir semua negara independen memiliki pemerintahan dengan prinsip dan cita-cita demokrasi. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang hingga kini dikenal dengan negara demokrasi. 

3. Demokrasi di Indonesia

ilustrasi melakukan demo (pexels.com/Robin Erino)

Lalu, bagaimana Indonesia bisa dikenal dengan negara demokrasi? Begini sejarah lengkap tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi, di Indonesia sendiri ada empat macam sistem demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan dari masa ke masa. Setiap masa mempunyai cara berbeda dalam mengelola pemerintahan. Berikut ini adalah empat sistem demokrasi di Indonesia. 

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Praktik demokrasi parlementer terjadi pada periode pertama penetapan UUD 1945, tepatnya tahun 1945-1959. Namun, sistem demokrasi ini tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan program-program yang ada tidak berjalan secara berkesinambungan. Sistem demokrasi ini berakhir pada 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. 

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Tepat pada 22 April 1959, Presiden Sukarno menyampaikan amanat kepada konstituante terkait pokok-pokok demokrasi terpimpin. Butir-butir demokrasi terpimpin, yaitu:

• Demokrasi terpimpin bukan diktator
• Demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia
• Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi
• Inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
• Di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun

3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (1966-1998)

Sudah tahukan bahwa gotong royong juga merupakan identitas negara Indonesia yang dikenal oleh negara lain? Yap, gotong royong merupakan pangkal dari demokrasi Pancasila saat itu. Pokok terpenting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia. Meskipun terdengar indah, kenyataannya demokrasi Pancasila banyak menyimpang dari prinsip Pancasila itu sendiri. 

Beberapa pelanggaran prinsip Pancasila adalah, 

• Adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu
• Nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat
• Pengekangan berbagai diskusi di perguruan tinggi
• Dibredelnya (pencabutan izin) sejumlah media yang mengkritik pemerintah
• Kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah

4. Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998-sekarang)

Terakhir adalah demokrasi Pancasila era Reformasi. Perbedaannya dengan demokrasi Pancasila era Orde baru terlihat dari tata cara dan aturan pelaksanaannya. Perubahan tersebut banyak terletak pada kebijakan-kebijakan yang ada. Berikut ini adalah hasil dari perubahan tersebut, yaitu:

• Pemilu yang benar-benar demokratis
• Tercapainya kehidupan yang lebih demokratis
• Lembaga demokrasi berfungsi dengan baik
• Setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah
• Memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya

Selain mengenal demokrasi sebagai identitas negara, tentu kita sebagai warga negara perlu memahami sejarah yang terjadi di baliknya. Tentu agar kita tidak lupa bagaimana demokrasi akhirnya menjadi bagian dari identitas kita sebagai negara Indonesia. 

Nah, itulah informasi mengenai demokrasi, mulai dari pengertian, sejarah, hingga menjadi identitas dari negara Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, ya.

Oleh: Srikandy Indah Karina S.B

Baca Juga: Stratifikasi Sosial: Pengertian, Dasar, Jenis, dan Contohnya