Comscore Tracker

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa Jabatannya

Sejauh ini, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh presiden

Indonesia merupakan salah satu negara yang pemerintahannya berbentuk republik. Ini berarti, negara dikepalai oleh seorang presiden. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum (pemilu).

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang presiden. Nah, berikut IDN Times sajikan ulasan tentang urutan presiden Indonesia beserta wakil, nama kabinet, dan masa jabatannya! Masih ingat dengan urutannya, gak?

1. Soekarno (1945–1967)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI pertama Soekarno (commons.wikimedia.org/Nationaal Archief)

Masa Jabatan: 18 Agustus 1945–12 Maret 1967

Wakil Presiden: Mohammad Hatta (18 Maret 1945–1 Desember 1956)

Nama Kabinet:

Demokrasi Liberal

  • Kabinet Natsir (6 September 1950–21 Maret 1951)
  • Kabinet Sukiman (26 April 1951–23 Februari 1951)
  • Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953)
  • Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955)
  • Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956)
  • Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–14 Maret 1957)
  • Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957–5 Juli 1959)

Demokrasi Terpimpin

  • Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960)
  • Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962)
  • Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963)
  • Kabinet Kerja IV (13 November 1963–27 Agustus 1966)
  • Kabinet Dwikora I (27 Agustus–22 Februari 1966)
  • Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966–28 Maret 1966)
  • Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966–28 Maret 1966)
  • Kabinet Ampera I (28 Juli 1966–11 Oktober 1967)
  • Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967–10 Juni 1968)

Bapak Proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, dialah Ir. Soekarno. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, namanya tentu akan selalu diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih karena dirinya memainkan peranan penting semasa perebutan kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Di samping membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, Bung Karno, sapaan akrabnya, juga ikut andil dalam mengemukakan gagasan terkait lima prinsip yang harus dianut Indonesia. Kelima prinsip tersebut kelak dikenal sebagai Pancasila, dasar negara Indonesia.

Kepresidenan Bung Karno memang bukan bermula dari pemilihan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) maupun rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia pertama dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

Di bawah kepemimpinan Soekarno bersama dengan wakil presidennya, Drs. Mohammad Hatta, kondisi politik, perekonomian, dan sosial masih belum stabil. Tentu, hal ini karena Indonesia yang baru menjadi negara merdeka serta pengaruh kolonial Belanda yang hendak merebut Indonesia kembali. Perubahan terjadi di sana-sini, tak terkecuali penerapan sistem demokrasi.

Pada tahun 1950, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Liberal (1950–1959), juga dikenal sebagai Demokrasi Parlementer, bersamaan dengan diberlakukannya UUDS 1950 sebagai konstitusi negara. Di era ini, yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Sementara itu, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara saja.

Di tengah jalan, Bung Hatta, melalui sebuah surat yang ia tulis pada 23 November 1956, menyatakan undur diri dari jabatannya sebagai wakil presiden RI pada 1 Desember 1956. Sejak saat itu, terjadi kekosongan jabatan.

Singkat cerita, Demokrasi Liberal dinilai gagal mewujudkan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi. Alhasil, Presiden Soekarno pun mengambil alih kepemimpinan lewat Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Sejak saat itu, Indonesia pun memasuki era Demokrasi Terpimpin, juga dikenal sebagai Orde Lama, yang dicirikan dengan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan sistem kepresidenan yang sarat akan tendesi otoriter. Segala bentuk pemberontakan memang bisa diberantas selama Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia malah mengalami penurunan.

Begitu juga dengan situasi politik yang kian tak stabil terlebih setelah terjadinya pembunuhan dan penculikan enam jenderal dan satu letnan oleh perwira-perwira aliran kiri pada malam 30 September 1965. Peristiwa berdarah tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965/PKI (G30S/PKI) yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi sebuah negara komunis.

Peristiwa G30S/PKI tak disangka memicu lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Setelah pidato pertanggung jawaban "Nawaksara" pada Agustus 1966 beserta "Pelengkap Nawaksara" pada Januari 1967, kedua pidato tersebut tidak memuaskan MPRS dan rakyat Indonesia.

Pimpinan MPRS pun menyatakan Presiden Soekarno telah lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Akibatnya, pada Kamis, 23 Februari 1967, pukul 19.30, Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, selaku pengemban TAP MPRS No. IX Tahun 1967.

Dikutip dari buku Sejarah 3 oleh Mustopo, dkk., setelah penyerahan kekuasaan tersebut, MPRS pun mengadakan Sidang Istimewa pada 7–12 Maret 1967 untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Soekarno menghembuskan napas terakhirnya pada Juni 1970.

2. Soeharto (1967–1998)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI ke-2 Soeharto (picryl.com)

Masa Jabatan: 27 Maret 1968 (pengukuhan jabatan sebagai presiden RI kedua)–21 Mei 1998

Wakil Presiden:

  • Hamengkubuwono IX (24 Maret 1973–23 Maret 1978)
  • Adam Malik (23 Maret 1978–11 Maret 1983)
  • Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1983–11 Maret 1988)
  • Soedharmono (11 Maret 1988–11 Maret 1993)
  • Try Sutrisno (11 Maret 1993–11 Maret 1998)
  • Bacharuddin Jusuf Habibie (11 Maret 1988–21 Mei 1998)

Nama Kabinet:

  • Kabinet Pembangunan I (10 Juni 1968–28 Maret 1973)
  • Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973–29 Maret 1978)
  • Kabinet Pembangunan III (31 Maret 1978–19 Maret 1983)
  • Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983–21 Maret 1988)
  • Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988–17 Maret 1993)
  • Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993–14 Maret 1998)
  • Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998–21 Mei 1998)

Pada 12 Maret 1967, sewaktu pengadaan Sidang Istimewa MPRS, seorang jenderal besar TNI resmi dilantik sebagai presiden RI yang baru, menggantikan Soekarno. Dia adalah Soeharto.

Lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, pelantikan Soeharto menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan mulainya babak Orde Baru (Orba). Orde ini memiliki cita-cita untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini diharapkan agar tercipta stabilitas nasional, mulai dari segi politik, sosial, dan ekonomi.

Mulanya, program pemerintahan diorientasikan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, terlebih akibat inflasi sebesar 650 persen pada awal tahun 1966. Kebijakan ekonomi sengaja diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Dengan bertumpu pada program Trilogi Pembangunan, pemerintah merancang sebuah pola pembangunan periodik yang dikerjakan 5 tahunan. Ini dikenal sebagai Pembangunan Lima Tahun atau "Pelita". Setiap Pelita memiliki fokusnya masing-masing. Berikut penjelasan selengkapnya:

  • Pelita I (1 April 1969–31 Maret 1974): penekanan pembangunan pada sektor pertanian.
  • Pelita II (1 April 1974–31 Maret 1979): penekanan ketersediaan pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, kesejahteraan rakyat, dan lapangan pekerjaan.
  • Pelita III (1 April 1979–31 Maret 1984): penekanan Trilogi Pembangunan pada asas pemerataan.
  • Pelita IV (1 April 1984–31 Maret 1989): upaya pencapaian swasembada pangan dan peningkatan sektor industri yang bisa menciptakan mesin industri sendiri.
  • Pelita V (1 April 1989–31 Maret 1994): prioritas pada sektor industri dan pertanian.
  • Pelita VI (1 April 1994–31 Maret 1999): pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta peningkatan kualitas SDM.

Selama orba, pertanian memang digembar-gemborkan. Salah satu kebijakan yang dikerahkan guna meningkatkan sektor pertanian adalah kebijakan Revolusi Hijau.

Berdasarkan Sejarah 3 oleh Mustopo, dkk., revolusi hijau bertujuan untuk mengubah petani-petani gaya lama menjadi petani-petani gaya baru yang lebih modern sehingga tercapai industrialisasi ekonomi nasional.

Di samping kebijakan ekonomi, pemerintahan orba juga membuat banyak kebijakan politik, seperti :

  • melakukan fusi (penyederhanaan) partai politik;
  • menekankan kembali pelaksanaan politik bebas-aktif;
  • mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia;
  • memulihkan kembali keanggotaan Indonesia di PBB;
  • ikut berperan dalam pembentukan ASEAN;
  • melakukan reorganisasi ABRI sehingga tercipta dwifungsi ABRI [1). menjaga keamanan dan ketertiban negara; 2). memegang kekuasaan dan mengatur negara];
  • menyelenggarakan pemilu;
  • mengerahkan indoktrinasi Pancasila dengan membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7); dan
  • mengeluarkan undang-undang untuk mengontrol dan membatasi aktivitas pers.

Bisa dikatakan, perekonomian Indonesia memang mengalami pertumbuhan yang signifikan selama Orde Baru. Namun, di balik itu, marginalisasi sosial dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) juga kian merebak.

Kemerosotan orba semakin memuncak tatkala krisis ekonomi yang melanda Tanah Air pada 1997. Kondisi tersebut lantas memicu ketidakpuasaan rakyat. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori kalangan mahasiswa pun dikerahkan untuk menuntut Soeharto agar segera mengundurkan diri.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 19.00, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah bertugas selama kurang lebih 32 tahun, membuatnya menjadi presiden RI dengan masa jabatan terlama. Soeharto meninggal dunia di usia 87 tahun pada 27 Januari 2008 setelah sebelumnya dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.

Baca Juga: 66 Jam yang Menegangkan: Kronologi Jelang Soeharto Lengser

3. BJ Habibie (1998–1999)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI ke-3 BJ Habibie (Instagram.com/b.jhabibie)

Masa Jabatan: 21 Mei 1998–20 Oktober 1999

Wakil Presiden: -

Nama Kabinet: Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998–20 Oktober 1999)

Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa akhirnya berhasil menggulingkan kepemimpinan Soeharto yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Setelah lengser, kursi kepresidenan pun dioper kepada wakil presiden yang menjabat, yakni Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, pada 10–13 November 1998.

Sejumlah pihak menganggap pengangkatannya kontroversial lantaran dianggap tidak konstitusional dan merupakan kelanjutan dari masa Orde Baru. Namun, pada kenyataannya, kebijakan yang ia ambil sudah sejalan dengan agenda reformasi.

Adapun sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan BJ Habibie adalah

  • membebaskan tahanan politik Orde Baru;
  • menghapus Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP);
  • mencabut undang-undang subversi;
  • menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta
  • membentuk partai politik.

Di samping itu, selama masa kepresidenannya yang singkat itu, BJ Habibie juga mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi, yaitu

  • Politik
    - Mengadakan memorandum bagi rakyat Timor Timur yang membuahkan lepasnya wilayah tersebut dari Indonesia untuk berdiri menjadi negara sendiri.
    - Menyusun undang-undang pemberantasan korupsi tahun 1999 untuk memberantas praktik KKN.
  • Ekonomi
    - Menetapkan undang-undang antimonopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
    - Menyuplai beras dengan harga terjangkau.
    - Melibatkan peran serta pedagang kecil, menangah, dan koperasi dalam distribusi beras.
    - Melakukan reformasi perbankan.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia menyebabkan pidato pertanggung jawaban Bapak Teknologi tersebut ditolak oleh MPR pada Oktober 1999. Alhasil, dirinya pun mengundurkan diri dari bursa calon presiden sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden sementara RI.

Meskipun sudah tak lagi menjabat, nama BJ Habibie tetap eksis dan dirinya tetap menghasilkan karya berupa buku, salah satunya adalah Habibie & Ainun. Sang Bapak Teknologi akhirnya berpulang pada 11 September 2019 di usia 83 tahun.

4. Abdurrahman Wahid (1999–2001)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (commons.wikimedia.org/World Economic Forum)

Masa Jabatan: 20 Oktober 1999–23 Juli 2001

Wakil Presiden: Megawati Soekarnoputri (20 Oktober 1999–23 Juli 2001)

Nama Kabinet: Kabinet Persatuan Nasional (29 Oktober 1999–23 Juli 2001)

Pemilu pertama pada masa reformasi pun digelar pada 7 Juni 1999. Hasil pemilu menunjukkan PDI-P yang mendapatkan perolehan suara terbanyak (33,74 persen), disusul Golkar (22,44 persen), PKB (12,61 persen), PPP (10,71 persen), dan PAN (7,12 persen).

MPR yang terbentuk melalui hasil pemilu 1999 lantas bertugas untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, ada dua bakal calon presiden, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Kemudian, pada 20 Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat RI, didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

Lahir pada 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, memiliki latar pendidikan agama yang sangat kuat. Kendati demikian, wawasan kebangsaannya tak perlu diragukan.

Di masa awal pemerintahannya, Gus Dur harus menghadapi banyak persoalan warisan masa Orde Baru, mulai dari isu KKN, masalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), inflasi, hingga konflik etnis antar umat beragama.

Terlepas dari keterbatasannya dalam penglihatan, Gus Dur mengambil sejumlah kebijakan yang dinilai baik, misalnya

  • memisahkan TNI dan Polri;
  • membentuk kembali Departemen Sosial yang dihapus semasa pemerintahan Habibie;
  • menjalin hubungan baik dengan sesama negara Asia Tenggara;
  • memperkuat kedudukan Indonesia di area internasional lewat poros Jakarta-Beijing-New Delhi;
  • memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia;
  • melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menarik pengusaha dan investor ke Indonesia.'

Meskipun begitu, banyak kebijakan dari presiden yang menjunjung tinggi nilai toleransi beragama ini dianggap kontroversial. Dari Sejarah 3 oleh Mustopo, dkk., kebijakan tersebut antara lain

  • memberhentikan Kapolri Jenderal Roesmanhadi karena dinilai tak mampu mencegah pembakaran Sekolah Kristen STT Doulos;
  • memberhentikan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudrajat karena pernyataannya yang menyebutkan bahwa presiden bukan panglima tinggi TNI;
  • memberhentikan Wiranto sebagai menko polkam karena hubungan keduanya yang kurang romantis;
  • mengumumkan adanya menteri-menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN;
  • menyetujui penggantian nama Irian menjadi Papua dan pengibaran Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua; dan
  • mengeluarkan maklumat untuk membekukan MPR dan DPR.

Di samping itu, kebijakan yang diambil Presiden Gus Dur kerap dinilai tak menaati aturan ketatanegaraan. Alih-alih merujuk konstitusi negara, persoalan yang diselesaikannya seringkali dipengaruhi oleh bisikan orang-orang terdekat.

Akhirnya, pemakzulan Gus Dur pun terjadi setelah MPR, atas usulan DPR, mempercepat penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR. Dirinya dinilai telah melanggar Tap No. VII/MPR/2000 karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Polri.

Pada tanggal 30 Desember 2009, Abdurrahman Wahid tutup usia di umur 69 tahun pukul 18.40.

5. Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Masa Jabatan: 23 Juli 2001–20 Oktober 2004

Wakil Presiden: Hamzah Haz (23 Juli–20 Oktober 2004)

Nama Kabinet: Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 2001–20 Oktober 2004)

Sekalipun memiliki titel putri mendiang presiden pertama Indonesia, Megawati gagal meraih kursi kepresidenan pada pemilu 1999. Merujuk buku Sejarah 3 oleh Mustopo, dkk., ini disebabkan oleh manuver politik yang diinisiasi Amien Rais melalui Poros Tengah (PAN, PK, PBB, PPP) sehingga mampu mendorong Gus Dur terpilih sebagai presiden.

Di samping itu, slogan ABM (Asal Bukan Mega) juga digemborkan oleh partai politik saingan PDI-P. Namun, turunnya Abdurrahman Wahid setelah dimakzulkan MPR membukakan kesempatan emas bagi Megawati.

Pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri secara resmi dilantik sebagai presiden RI kelima, menggantikan Abdurrahman Wahid, berdasarkan Tap MPR No. 3 Tahun 2001. Selang sehari berikutnya, Hamzah Haz, selaku Ketua Umum PPP, dipilih untuk menemani Megawati sebagai wakil presiden.

Sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, pemerintahan Megawati  dihadapkan dengan persoalan yang tak sedikit, salah satu yang paling krusial adalah mencari upaya untuk memulihkan perekonomian dan menegakkan hukum.

Adapun kebijakan yang ditempuh pemerintahan Megawati untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

  • mengakhiri hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF;
  • mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp116,3 triliun pada 2003 sehingga utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi 134,66 miliar dolar;
  • menaikkan pendapatan per kapita Indonesia lewat kebijakan pemulihan keamanan;
  • melakukan privatisasi BUMN dan menjual Indosat;
  • memperbaiki kinerja ekspor sehingga naik ke angka 61,02 miliar dolar pada tahun 2003;
  • mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
  • menyelenggarakan pemilu pada 2004 yang berjalan secara aman dan damai.

Berbeda dengan para pendahulunya, presiden yang lahir pada 23 Januari 1947 ini turun dari kursi kepresidenan lantaran masa jabatannya berakhir. Megawati sebenarnya kembali mencalonkan diri pada pemilu 2004 bersama Hasyim Muzadi. Namun, mereka kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Baca Juga: Pesan Megawati ke Perempuan: Kelewatan Kalau Gak Bisa Masak!

6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (Twitter.com/S. B. Yudhoyono)

Masa Jabatan: 20 Oktober 2004–20 Oktober 2014

Wakil Presiden:

  • Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004–20 Oktober 2009)
  • Boediono (20 Oktober 2009–20 Oktober 2014)

Nama Kabinet:

  • Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004–20 Oktober 2009)
  • Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2014–22 Oktober 2014)

Presiden keenam dalam urutan presiden Republik Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meskipun di periode-periode sebelumnya pemilu telah diadakan, nyatanya SBY dan Jusuf Kalla adalah presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tak jauh beda dengan pemerintahan sebelumnya, kebijakan yang ditempuh kabinet bentukan SBY juga berfokus pada perbaikan ekonomi. Bisa dikatakan, kondisi perekonomian pada era ini sudah jauh lebih baik. Bahkan, Indonesia telah berhasil melunasi utang IMF.

Selain itu, SBY-Kalla juga berhasil menyelesaikan permasalah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Perjanjian Helsinski. Ancaman terorisme pun berhasil dimitigasi dengan ditangkapnya pelaku teror Bom Bali dan J.W. Marriot.

Akan tetapi, pemerintah mendapat kritik karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Maret dan Oktober 2005. Imbasnya, tingkat inflasi mencapai angka 8,7 persen pada Oktober 2005. Kendati demikian, tak bisa dimungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi selama pemerintah SBY-Kalla mengalami pembaikan dibanding era-era sebelumnya.

Setelah masa baktinya selesai untuk periode 2004–2009, SBY kembali mencalonkan diri dan berhasil mendapatkan perolehan suara tertinggi pada pemilu 2009, yakni sebesar 60,8 persen. Di periodenya yang kedua, presiden kelahiran 9 September 1949 ini tak lagi bersama Jusuf Kalla, melainkan dengan Boediono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tujuan utama

  • meningkatkan pelayanan publik;
  • meningkatkan pelayanan hukum; dan
  • mewujudkan good governance dengan cara memberantas praktik korupsi di seluruh elemen pemerintahan.

Adapun sejumlah kebijakan yang diambil SBY-Boediono selama masa jabatan 2009–2014 antara lain

  • memprioritaskan upaya peningkatan ekonomi;
  • menerbitkan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan gratis; dan
  • mengirim tenaga pendidik melalui program Sarjana Mendidik ke Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (D3T) guna terciptanya pemerataan guru di seluruh Indonesia.

Walaupun kebijakan ekonomi menjadi sorotan utama, perekonomian Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Malahan, terjadi kelangkaan energi dan pangan serta angka pengangguran yang mencapai 7,39 juta jiwa pada 2013.

7. Joko Widodo (2014–sekarang)

7 Urutan Presiden Indonesia serta Wakil, Kabinet, dan Masa JabatannyaPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Masa Jabatan: 20 Oktober 2014–sekarang

Wakil Presiden:

  • Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014–20 Oktober 2019)
  • Ma'ruf Amin (20 Oktober 2019–sekarang)

Nama Kabinet:

  • Kabinet Kerja (27 Oktober 2014–20 Oktober 2019)
  • Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019–sekarang)

Dari bisnis mebel hingga akhirnya terjun ke dunia politik, itulah kisah singkat kehidupan Joko Widodo. Lahir pada 21 Juni 1961, sepak terjang Joko Widodo atau Jokowi di ranah politik bermula semasa dirinya masih di Solo.

Punya pengalaman memimpin Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo) lantas membuat salah satu anggota organisasi tersebut untuk mendorong Jokowi ikut dalam Pemilukada Solo 2005. Ternyata, ia terpilih menjabat sebagai Wali Kota Solo periode 2005–2010 dan 2010–2017.

Dari wali kota, Jokowi naik tingkat menjadi gubernur untuk provinsi DKI Jakarta periode 2012–2017 bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengalaman sebagai gubernur lantas menjadi batu loncatan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yakni kursi kepresidenan.

Diusung oleh PDI-P, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu 2014 dan akhirnya dilantik pada 20 Oktober 2014 sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.

Setelah resmi dilantik, pemerintahan Jokowi sigap menempuh sejumlah kebijakan, seperti meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera. Di samping itu, kebijakan lain yang diambil adalah

  • menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak dunia;
  • mengikuti sejumlah konferensi tingkat tinggi (APEC, Asian Summit, G20) untuk menggaet negara lain menjadi mitra kerja Indonesia;
  • mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim dengan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan kelautan; dan
  • membangun jalan trans-Papua pada 2017.

Sama seperti SBY, Jokowi juga memperpanjang masa baktinya menjadi dua periode setelah memenangkan pilpres 2019. Di periode kedua, ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI yang baru.

Berbeda dengan masa jabatan sebelumnya, pemerintahan Jokowi harus dihadapkan dengan permasalahan yang belum ada sebelumnya. Kemunculan virus Corona dari Wuhan, China, pada akhir 2019 tak disangka-sangka berubah menjadi sebuah pandemik yang bahkan belum berakhir hingga saat ini.

Seluruh penjuru dunia terdampak oleh pandemik Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Keberadaannya sempat diremehkan dengan iming-iming bahwa Indonesia kebal terhadap virus apa pun, tapi, faktanya, corona berhasil menjangkiti Tanah Air di awal 2020.

Efek lockdown besar-besaran akibat Covid-19 berdampak besar pada kemerosotan roda perekonomian. Sekalipun begitu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji penanganan kasus Covid-19 Indonesia melalui upaya vaksinasi seluruh masyarakat.

Selain itu, kebijakan populis yang diambil pemerintah, mulai dari subsidi gaji karyawan, bantuan kuota untuk kegiatan belajar-mengajar, hingga penggratisan listrik selama 3 bulan, juga dinilai baik selama pandemik.

Namun, tak sedikit juga kebijakan pemerintahan Jokowi-Amin yang menuai kritik dari masyarakat. Beberapa contohnya adalah

  • pengesahan omnibus law atau UU Cipta Kerja;
  • pelarangan mudik, tapi boleh pulang kampung;
  • vaksin mandiri yang berbayar; dan
  • pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.

Mulai dari Soekarno sampai Joko Widodo, tercatat sudah ada tujuh orang presiden yang memimpin Republik Indonesia. Semoga informasi tentang urutan presiden Indonesia di atas mengingatkan dan menambah wawasanmu, ya!

Baca Juga: 4 Hak Prerogatif Presiden, Hak yang Tidak Dapat Diganggu Gugat

Topic:

  • Bunga Semesta Int
  • Pinka Wima
  • Stella Azasya

Berita Terkini Lainnya