Kenapa Indeks Demokrasi di Indonesia Rendah?

Pasti pernah dong mendengar "politik transaksional"?

Jakarta, IDN Times – Pada dasarnya, demokrasi ada untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Sayangnya, menurut Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, indeks demokrasi di Indonesia justru rendah.

Menurut Siti, ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa indek demokrasi di Indonesia rendah. Apa saja?

Baca Juga: KPK Mulai Tahan Anggota DPRD Penerima Suap dari Eks Gubernur Sumut

1. Kebebasan berpendapat sebagai hak sipil

Kenapa Indeks Demokrasi di Indonesia Rendah?Ilustrasi demokrasi dan kebebasan berpendapat (Pixabay/Wokandapix)

Siti menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya indeks demokrasi di Indonesia. Antara lain hak-hak sipil, seperti kebebasan berpendapat, yang juga rendah.

“Demokrasi, biasanya institusi demokrasi rata-rata tidak ada yang tinggi, rata-rata rendah karena itu kelembagaan. Itu seperti di DPR RI, DPRR, pemilu seperti itu,” ujarnya. 

2. Angka partisipasi yang semu

Kenapa Indeks Demokrasi di Indonesia Rendah?Ilustrasi demokrasi dan pemilu (Pixabay)

Baca Juga: Pesan Ketua DPR ke Pemilih Millennials: Selfie TPS lalu Share, Top!

Siti Zuhro juga menyebutkan adanya partisipasi yang semu yang membuat indeks dari demokrasi di Indonesia akhirnya rendah. Partisipasi semu ini bervariasi di setiap daerah, ada yang tinggi dan ada juga yang rendah.

“Hak -hak politik warga itu ada yang berpartisipasi semu sehingga indeks demokrasinya tidak tinggi,” ucapnya. 

Baca Juga: Banyak Artis Hingga Menteri Nyaleg, Ini Rincian Gaji Anggota DPR

3. Lunturnya kemuliaan nilai-nilai

Kenapa Indeks Demokrasi di Indonesia Rendah?Ilustrasi suap dan politik transaksional (Pixabay/Geralt)

Hal lain yang tak kalah penting dan menjadi salah satu faktor rendahnya indeks demokrasi di Indonesia adalah lunturnya nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai luhur seharusnya dijaga sehingga bisa membawa dan menompang tegaknya kualitas sebuah demokrasi.

“Tapi nilai-nilai itu tidak ada. Hal yang tidak terenyahkan adalah politik transaksional. Pengabaian kita terhadap nilai dan budaya sendiri dari kemuliaan nilai tadi yang memunculkan sifat menghalalkan segala cara. Inilah yang tidak boleh, artinya penegak hukum kita rendah,” kata Siti lagi.

Topik:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya