MK Menolak Uji Materi Masa Jabatan JK
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Para pendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengajukan uji materi atas ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilu (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pengajuan tersebut akhirnya ditolak oleh MK.
Penolakkan tersebut dilakukan karena para pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang ditujukan untuk mengajukan uji materi tersebut. Sehingga permohonan tersebut pun ditolak oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.
Perkara ini sendiri diajukan oleh Muhammad Hafidz beserta kawan-kawan. Serta terdaftar dalam nomor perkara 36/PUU-XVI/2018 dan 40/PUU-XVI/2018. Pada dasarnya, para pemohon ini menginginkan untuk ketentuan yang dalam mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua kali, dan tidak ditafsirkan berturut-turut.
1. Pemohon adalah penggemar Jusuf Kalla
Dok.IDN Times/IstimewaDalam pengajuan tersebut, pemohon tersebut merupakan penggemar dari Jusuf Kalla. Dengan adanya penolakan pada MK tersebut, para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Terutama jika Jusuf Kalla tidak bisa lagi melenggang ke bursa Pilpres 2019.
2. Belum ada yang mengajukan judical review
Dok.IDN Times/IstimewaAtas penolakan tersebut, hingga kini belum ada yang mengajukan judicial review terkait dengan pasal 7 uud 1945. Bahkan Ketua MK, Anwar Usman masih menunggu adanya ajuan tersebut.
3. Pengajuan dilakukan agar JK bisa kembali dicalonkan sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2019
Dok.IDN Times/IstimewaAdanya pengajuan tersebut ditujukan supaya Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa kembali meraih jabatan sebagai wakil presiden dalam bursa Pilpres 2019. Adanya pembatasan masa jabatan mulai berlaku saat Soeharto lengser. Aturan itu sendiri dibuat melalui proses amandemen UU 1945 serta dikuatkan dalam UU Pemilu.
Baca juga: Jusuf Kalla Benarkan Gosip Sering Beda Pendapat dengan Jokowi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
