PKS: KPU Harus Seleksi Ketat Bakal Caleg

Jangan sampai mantan napi koruptor jadi caleg.

Jakarta, IDN Times – Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki hak menciptakan sebuah pemilu yang berkualitas. Salah satu cara dengan memberlakukan aturan larangan bagi anggota yang ingin mencalonkan diri berasal dari tiga jenis pidana yakni narapidana korupsi, kekerasan seksual dan narkoba.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa sebagai penyelenggara KPU memiliki hak untuk bisa diskresi dalam meningkatkan kualitas dari pemilu. Karena pemilu ini adalah hajatan demokrasi yang terpenting.

“Karena salah satu presmis KPU bukan hanya di hilir tapi juga di hulu,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/9).

1. Menyeleksi dengan ketat caleg sebelum maju ke Pemilu 2019

PKS: KPU Harus Seleksi Ketat Bakal CalegANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Mardani juga mengatakan dengan adanya PKPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut, maka KPU bisa menyeleksi dengan ketat siapa saja caleg yang akan maju ke bursa Pemilu 2018. Agar larangan bagi tiga jenis pidana tersebut tidak melekat pada caleg yang akan mencalonkan diri.

“Yakni menyeleksi dengan ketat para Bacaleg sehingga menurut saya KPU benar,” ujarnya.

2. Kunci ada pada judicial review di Mahkamah Agung

PKS: KPU Harus Seleksi Ketat Bakal CalegANTARA FOTO/Rahmad

Saat ini perdebatan antara KPU dan Bawaslu mengenai boleh tidaknya caleg mantan napi koruptor mencalonkan diri sedang terjadi. Jika didasarkan pada PKPU maka keputusan Bawaslu tersebut tidak sesuai. Di sisi lain, keputusan yang diambil oleh Bawaslu sesuai dengan UU No 7 tentang Pemilu.

“Dan sekarang kuncinya ada di Mahkamah Agung (MA) yang sedang Judicial Review PKPU ini,” katanya.

Baca Juga: KPU Tegaskan Tetap Konsisten Larang Mantan Napi Nyaleg

3. Pertemuan tripartit oleh tiga lembaga

PKS: KPU Harus Seleksi Ketat Bakal CalegIDN Times/Indiana Malia

Direncanakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Bawaslu dan KPU akan melakukan pertemuan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. Mardani pun berharap pertemuan tersebut bisa menghasilkan solusi.

“Kedepannya adanya usulan pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan masalah ini dan kami dukung, sebab ketiganya adalah mitra kerja Komisi II dan kami dukung. Kami minta pertemuan ini sesegera mungkin sebab penetapan DCT kan tinggal sebentar lagi,” katanya.

Baca Juga: Banyak Loloskan Caleg Napi Korupsi, Ini Pembelaan Bawaslu

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya