10 Provinsi Paling Lamban dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
Ilustrasi Vaksinasi COVID-19 (dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sasaran program vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia berjumlah 40.349.049 orang. Sasaran tersebut terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia (lansia), dan petugas publik.
Namun, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama baru dilakukan kepada 10.830.267 atau 26,84 persen dari sasaran vaksinasi. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 14,65 persen atau kepada 5.912.656 orang.
Melalui website vaksin.kemkes.go.id, masyarakat bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bahkan, pada website itu juga terdapat ranking provinsi berdasarkan kecepatan dan kelambanan pada pelaksanaan vaksinasi.
1. Daftar 10 provinsi dengan pelaksanaan vaksinasi paling lamban
Ilustrasi petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 saat kegiatan vaksinasi massal (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Berikut ini sepuluh provinsi yang paling lamban dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu dan dua di Indonesia.
1. Aceh (10,99 persen)
2. Nusa Tenggara Timur (12,03 persen)
3. Sulawesi Tenggara (12,83 persen)
4. Bengkulu (14,04 persen)
5. Maluku Utara (14,11 persen)
6. Sulawesi Tengah (14,48 persen)
7. Lampung (14,75 persen)
8. Sumatera Barat (15,2 persen)
9. Sumatera Utara (16,05 persen)
10. Kalimantan Selatan 16,01 persen)
Baca Juga: Cara Cek Data Vaksinasi COVID-19, Ada Lokasi Vaksinasi Terdekat
2. Aceh jadi provinsi paling lamban dalam pelaksaan vaksinasi
Sejumlah tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021) (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Aceh adalah provinsi paling lamban dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Aceh memiliki sasaran vaksinasi tahap satu dan dua sebanyak 970.610 orang.
Melalui website tersebut, terlihat baru 106.685 orang atau 10,99 persen yang menjalani vaksinasi dosis pertama. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 7,61 persen atau 73.824 orang.
3. Kemenkes tidak bisa kontrol pelaksaan vaksinasi di daerah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kemenkes tidak bisa mengontrol pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah. Hal itu karena otonomi daerah menyebabkan stok vaksin COVID-19 yang sudah sampai di daerah menjadi milik wilayah tersebut.
"Nah masing-masing daerah kan beda nih behavior-nya, ada yang kerjanya gercep (gerak cepat), ada yang gak," ujarnya dalam acara Forum Diskusi Bersama Menkes secara virtual, Minggu (18/4/2021).
Baca Juga: Hipmi: Vaksin COVID-19 dan 'Vaksin' Ekonomi Harus Sejalan dan Selaras
Topik:
Berita Terkini Lainnya
