AMDAL dan IMB Akan Dihapus, WALHI : Kemunduran Indonesia di Mata Dunia
Kepala Desk Politik WALHI Khalisa Khalid (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid menilai wacana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pemerintah sangat keliru.
"Pada saat negara lain mengedepankan pembangunan berkelanjutan, justru kita melangkah mundur, itu dapat menunjukkan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam perlindungan lingkungan," katanya dalam acara "Penghapusan AMDAL dan IMB Jalan Cepat Menghancurkan Ekonomi Negara" di Kantor Eksekutif WALHI, Jalan Tegal Parang, Jakarta pada, Senin (25/11).
1. Penghapusan AMDAL dan IMB dapat memberikan perspektif negatif dari negara maju kepada Indonesia
Abdul Ghofar WALHI Jawa Tengah (IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya)Khalisah menjelaskan alasan munculnya wacana penghapusan AMDAL dan IMB adalah untuk mempermudah investasi. Tetapi, Khalisah menekankan, hal itu keliru.
Itu karena saat ini bank-bank multinasional yang menjadi sumber utang Indonesia mulai memperlemah safe guardnya dengan harapan country system negara tujuan menguat.
Justru, langkah untuk menghapuskan AMDAL akan menimbulkan persepsi negatif negara-negara maju terhadap Indonesia. "Justru sumber keuangan yang berperspektif lingkungan akan berkurang dari Indonesia," tegas Khalisah.
2. Sumber daya alam dan lingkungan saat ini adalah aset investasi bagi pemerintah
Editor’s picks
IDN Times/Aldzah Fatimah AdityaMenurut Khalisah, dengan wacana tersebut pemerintah memosisikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset investasi. Dengan demikian, menurut Khalisah, seharusnya pemerintah menempatkan AMDAL dan IMB sebagai hal utama dan penting.
Hal itu untuk menjaga stabilitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset negara. "Tanpa kedua hal ini merupakan pembangkrutan terhadap perekonomian negara," ujarnya.
3. Harus ada pembenahan birokrasi dan penegakkan hukum AMDAL dan IMB
IDN Times/Margith Juita DamanikKhalisah menyayangkan kerangka berpikir yang berpatokan pada penghapusan AMDAL dan IMB. Menurutnya, pembenahan birokrasi dan penegakkan hukum AMDAL lah yang harus dilakukan.
Khalisah memberikan contoh bobroknya birokrasi AMDAL. "AMDAL sejauh ini secara umum telah gagal mencapai tujuan utamanya diakibatkan suatu perizinan dan keputusan politik yang telah diambil terlebih dahulu sebelum kajian kelayakan dibuat," jelasnya.
Sehingga, menurut Khalisah, AMDAL selama ini hanyalah formlitas dari syarat administratif saja.
Baca Juga: Wacana Penghapusan IMB dan Amdal, Apa Kata Menteri PUPR?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
