Begini Pesan DPR tentang PPKM Mikro hingga RT/RW
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat sidak PPKM hari pertama, Senin (11/1/2021). Dok Humas Pemkot Surabaya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan efektivitas Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pendekatan berbasis mikro perlu dioptimalkan. Sebab, hingga kini kasus positif COVID-19 masih tinggi di beberapa wilayah dengan diikuti menipisnya fasilitas kesehatan.
"Langkah konkret disertai operasi yustisi yang terukur perlu dilakukan dalam mengimplementasikan keputusan Presiden tentang PPKM di level mikro, sehingga pencegahan dan penanganan COVID-19 di Tanah Air lebih terkendali," kata Melki melalui seperti dikutip dari dpr.go.id, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga: Usai Kritik PPKM, Jokowi Perintahkan Penanganan COVID-19 hingga RT/RW
1. Posko tingkat RT/RW peru libatkan tokoh masyarakat yang dibantu TNI-Polri
Penindakan oleh SAtpol PP Denpasar dihari pertama pelaksanaan PPKM (Dok.IDN Times/Satpol PP Denpasar)Menurut Melki, satuan tugas dan posko di tingkat RT/RW perlu melibatkan tokoh masyarakat di tingkat lokal, tenaga kesehatan setempat dibantu TNI, Polri, Babinsa dan Babinkamtibmas juga satpol PP guna mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
"Pendekatan PPKM di level bawah dan mikro skala keluarga kemudian RT/RW dusun kampung paling cocok dengan budaya gotong royong bangsa Indonesia jika didesain dengan baik serta melibatkan semua potensi kekuatan dalam mencegah dan menangani COVID-19," ungkapnya.
2. Ketua RT/RW diminta untuk sosialisasikan protokol kesehatan
Editor’s picks
Petugas gabungan membubarkan lomba burung merpati yang digelar saat PPKM di Kabupaten Purbalingga. Dok. Serayunews.comPolitisi Partai Golkar itu juga meminta para Ketua RT/RW untuk terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Melalui pola-pola adat dan budaya yang mudah dimengerti warganya. Dengan begitu, warga diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan pada protokol kesehatan.
"Pencegahan dilakukan dengan cara mengajak warga warga mulai dari tingkatan RT/RW, dusun kampung untuk disiplin menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) plus 2 M (menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas)," urai Melki.
Baca Juga: Jokowi Nilai PPKM Tak Efektif, Ini Strategi Baru Satgas COVID-19
3. Fasilitas kesehatan terdekat diminta berikan pelayanan isolasi mandiri untuk OTG
Seorang tenaga kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri lengkap membawa sample tes usap (swab test) COVID-19 milik warga (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Terkait banyaknya kasus OTG COVID-19, Melki meminta, petugas fasilitas kesehatan terdekat untuk memberikan pelayanan isolasi mandiri di rumah. Ia juga mengatakan dapat dibuat sistem isolasi terpusat di sebuah wilayah, yang disesuaikan dengan tingkat eskalasi kasus dan kemampuan kapasitas tempat isolasi.
“Selanjutnya, pasien yang masuk kategori sedang dan berat bahkan kritis di tempat isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat yang disupervisi tenaga kesehatan segera dibawa untuk pemeriksaan dan penanganan lanjut di RS rujukan COVID-19," tutupnya.
Baca Juga: Dinilai Gagal oleh Jokowi, Siapa Sebenarnya Pencetus PPKM Jawa-Bali?
Berita Terkini Lainnya
