Beri Peluang Calon Independen, Ini Positif-Negatif Pilkada Langsung
(Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian [tengah]) IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan, terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurut dia, Pilkada langsung memang memiliki dampak negatif dan positifnya terhadap masyarakat.
Di antara dampak positifnya adalah masyarakat bisa secara langsung memilih wakilnya melalui Pilkada tersebut. "Spirit awal Pilkada langsung memang sangat mulia, yaitu memberikan partisipasi rakyat untuk memilih wakilnya," ujar Tito usai Rapat Kerja Menteri Dalam Negeri dengan Komite I DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Senin (18/11).
Berikut poin-poin penting lain terkait Pilkada langsung.
Baca Juga: Gibran Siap Maju Pilwalkot Solo, Ini 6 Hal Tentang Dinasti Politik
1. Pilkada langsung dapat mengakomodir calon independen
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno EsnirSelain membuka partisipasi masyarakat, Pilkada langsung juga memberikan ruang kepada calon kepala daerah independen atau tanpa dukungan partai politik. Menurut Tito, dengan demikian calon kepala daerah dengan kredibilitas tinggi dan bukan dari partai politik bisa dipilih masyarakat.
"Termasuk mengakomodir calon-calon independen yang tidak melalui partai politik, sehingga kader yang bagus memiliki ruang untuk dapat dipilih," ujar mantan Kapolri itu.
2. Pilkada langsung dapat membentuk polarisasi di masyarakat
Prajurit TNI AD berjaga di depan halaman Bank BNI wilayah Jayapura di Kota Jayapura, Papua pada 2 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur KaruruTito juga menyebutkan dampak negatif dari sistem Pilkada langsung. Sesuai pengalamannya menjadi bagian dari kepolisian, Pilkada langsung dapat membentuk polarisasi atau perpecahan di masyarakat.
"Dalam ilmu security, keamanan, setiap pembelahan perbedaan memiliki potensi konflik," tutur dia.
Editor’s picks
Tito mencontohkan polarisasi yang terjadi pada Pemilu 2019. "Mohon maaf, seperti pemilu 2019 kemarin, itu 10 bulan masyarakat terpecah selama 10 bulan," ujar dia.
3. Konflik mudah tersulut akibat adanya polarisasi
(Personil Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, pada 1 September 2019, akibat kasus diskriminasi mahasiswa Papua) ANTARA FOTO/Zabur KaruruDengan terbentuknya polarisasi politik di dalam masyarakat, Tito mengatakan, konflik mudah terjadi, dan itu yang harus diantisipasi. Konflik yang bisa terjadi bermacam-macam, dari politik indentitas hingga ke perang suku.
"Ada yang korban, ada yang perang suku. Kemudian politik identitas menguat. Dan kita harus melihat efektifitasnya," tutur Tito.
4. Cakada akan keluarkan biaya yang tinggi, berpotensi masuk ke pusaran korupsi
(Ilustrasi) IDN Times/Pito Agustin RudianaSelain dapat menimbulkan konflik, Tito mengatakan, biaya untuk kegiatan Pilkada langsung tidak lah sedikit. Bahkan, bukan hanya biaya yang harus dikeluarkan negara, tetapi oleh calon kepala daerah yang begitu tinggi.
"Biaya tinggi saya sampaikan, cost untuk melibatkan pemilihan langsung berarti memobilisasi masyarakat, membutuhkan biaya untuk cetak suara untuk petugas TPS TPS sampai dua tiga juta orang," kata dia.
Dengan biaya tinggi tersebut, Tito mengatakan, bisa membuat kepala daerah terpilih pada akhirnya memikirkan kembalinya modal dan terlibat korupsi.
"Cost untuk cakada (calon kepala dearah) itu untuk jadi bupati, wali kota, gubernur, saya kira biayanya bisa bermiliar-miliar," ujar dia.
Baca Juga: PDIP Jateng Buka Kesempatan Gibran Rakabuming Daftar Pilwalkot Solo
Berita Terkini Lainnya
