Dear Pemerintah, Jangan Kalah Gencar dengan Hoaks COVID-19
Ilustrasi memakai masker. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, momen pembatasan ketat Jawa-Bali adalah waktu yang tepat untuk pemerintah atasi disinformasi soal penanganan COVID-19. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), ia meminta pemerintah berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat.
"Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online," katanya melalui keterangan pers, Kamis (7/1/2021).
1. Pemerintah bisa gunakan influencer untuk edukasi dan sosialisasi penanganan COVID-19
Warga melintas di dekat mural bergambar simbol orang berdoa menggunakan masker yang mewakili umat beragama di Indonesia di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6/2020) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)Sukamta meminta agar pemerintah memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi penanganan COVID-19. Bahkan, Sukamta menilai, pemerintah juga bisa menggunakan influencer dari berbagai latar belakang untuk hal tersebut.
"Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal COVID-19. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi." katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Dampak PSBB di Jawa dan Bali ke Perekonomian
2. Informasi pemerintah selalu kalah gencar dengan hoaks di media sosial
Ilustrasi Hoax (IDN Times/Sukma Shakti)Editor’s picks
Selain itu, menurut Sukamta, selama ini informasi yang diberikan pemerintah selalu kalah gencar dengan hoaks di media sosial. Untuk itu, momen tersebut juga bisa digunakan pemerintah untuk mengatasi disinformasi soal vaksin COVID-19.
"Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," jelasnya.
3. Agenda vaksinasi pemerintah seakan tabrak prosedur kesehatan
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. (ANTARA FOTO/Jojon)Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS mengaku menyayangkan langkah pemerintah yang seakan melewati prosedur kesehatan dalam agenda vaksinasi. Tentu, lagi-lagi hal tersebut semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.
"Pemerintah saat lakukan uji klinis tahap tiga pada 1.500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 dan juga menunggu izin edar BPOM," katanya.
"Namun demikian hasil uji klinis belum keluar, pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Tiongkok, bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah," lanjutnya.
Sukamta menilai, tidak sesuainya pernyataan awal pemerintah dengan kondisi saat ini, bukan misinformasi tetapi mismanajemen.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19, menggelar kampanye 3M: Gunakan Masker, Menghindari Kerumunan, atau jaga jarak fisik dan rajin Mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Jika protokol kesehatan ini dilakukan dengan disiplin, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus. Menjalankan gaya hidup 3M, akan melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Ikuti informasi penting dan terkini soal COVID-19 di situs covid19.go.id dan IDN Times.
Baca Juga: DKI Mengaku Terima Putusan PSBB Ketat Jawa-Bali Pemerintah Pusat
Berita Terkini Lainnya
