Demokrat Kubu AHY: Moeldoko yang Harus Minta Maaf ke Presiden Jokowi!
Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko adalah pihak yang harus meminta maaf ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan rakyat Indonesia. Herzaky menilai, hal itu karena telah membuang kebisingan ruang publik dengan narasi-narasi bohong.
"Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).
1. Kubu Moeldoko harus minta maaf karena telah menghabiskan energi dan waktu Kemenkumham
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Herzaky menjelaskan, kubu Moeldoko harus meminta maaf karena telah membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sebab, sudah jelas sejak awal KLB Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," katanya.
Baca Juga: Demokrat KLB Tuntut SBY dan AHY Minta Maaf ke Presiden Jokowi
2. Moeldoko seharusnya fokus sebagai KSP, bukan sibuk dengan ambisi pribadi
Editor’s picks
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSelanjutnya, ia juga mengatakan bahwa Moeldoko seharusnya fokus pada jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), bukan justru sibuk dengan ambisi pribadi. Herzaky mempertanyakan, mengapa Moeldoko tidak menggunakan waktunya untuk membantu presiden dengan intens dan serius.
"Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," katanya.
3. DPP Partai Demokrat tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi pada gerakan KLB Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraHerzaky menegaskan bahwa DPP Partai Demokrat sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan KLB Demokrat. yang menimpa kami kemarin. Ia menerangkan bahwa pihaknya hanya menyampaikan adanya usaha mencatut nama Presiden Jokowi.
"Silakan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," katanya.
Baca Juga: KLB Ditolak, AHY Tawarkan Moeldoko Islah dan Peluang Pilgub DKI 2024
Topik:
Berita Terkini Lainnya
