Kemendagri Sebut Kepala Daerah Punya Peran Penting Sukseskan Vaksinasi
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (Antara FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan kepala daerah berperan penting dalam mencapai kesuksesan program vaksinasi COVID-19. Terutama, penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Menurutnya, anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi bisa dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
"Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 117/KMK.07/2020, berfokus pada aspek kesehatan, bantuan sosial dan penyelamatan ekonomi di daerah masing-masing, terutama UMKM, baik mikro maupun ultra mikro," kata Hudori dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/1/2021).
Baca Juga: DPR: Kemenkes Harus Jelaskan Sistem Vaksinasi Mandiri Agar Tak Blunder
1. Dukungan yang bisa diberikan pemerintah daerah
Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan program vaksinasi COVID-19 dalam hal penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi dan logistik. Penyediaan gudang vaksin, keamanan serta sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat juga dapat dilakukan pemerintah daerah.
Hudori mengharapkan pemerintah daerah juga melakukan pemantauan dan penanggulangan jika terdapat kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI). Hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Jadi penanganan COVID-19 itu, saya ingin menggarisbawahi kepada teman-teman Sekda (sekretaris daerah), ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
2. Optimalkan penanganan COVID-19 sesuai kebijakan pemerintah pusat
Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Moch Asim)Hudori menekankan agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan COVID-19, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal itu untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan penanganan pandemik virus corona.
"Diharapkan juga pemda mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19, agar akuntabel dan tepat sasaran," ujarnya.
3. APBD 2021 untuk penanganan pandemik dan stimulus ekonomi
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. (ANTARA FOTO/Jojon)Kemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pemerintah daerah dalam realisasi APBD 2021. Hudori mengungkapkan, realisasi APBD tersebut berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan peningkatan stimulus ekonomi di daerah.
"Agar pandemik dapat tertangani dengan baik, sekaligus pertumbuhan ekonomi juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya.
Baca Juga: Seminggu Lebih Vaksinasi, Baru 70 Ribuan Orang Disuntik
Berita Terkini Lainnya
