Kepala BNPB: Riau Tanpa Asap Hanya Slogan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pekanbaru, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Daerah Riau bertindak secara nyata dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla.) Hal ini diungkapkan mengingat sebelumnya Kepala BNPB Doni Monardo mendengar slogan 'Riau Tanpa Asap.'
Menurut Doni, ini bertolak belakang dengan kondisi yang dihadapi Riau saat ini. "Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap," ujar Doni dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Riau, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (15/9).
1. Indeks standar pencemaran udara tertinggi ada di Pekanbaru
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo menyatakan, kualitas udara di wilayah Provinsi Riau masih dalam kategori buruk. Hal tersebut karena dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi.
"Kualitas udara dengan kategori sedang hingga sangat tidak sehat terpantau di beberapa titik," ujar Agus.
Agus menjelaskan, rekapitulasi Data P3E Sumatera KLHK dan Dinas LHK Provinsi Riau pada pukul 07.00 - 15.00 WIB pada Sabtu (14/9) mencatat indeks standar pencemar udara (ISPU) tertinggi di wilayah Pekanbaru, yaitu ada di angka 269.
"Dumai 170, Rohan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113," jelas Agus.
Indikasi kondisi kualitas udara tidak sehat ada di angka pada 101 - 199. Bahkan, Jumat (13/9), kualitas udara di wilayah Riau dikategorikan kondisi sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Kualitas udara di provinsi lain, seperti Jambi berada di angka 123, Kepulauan Riau 89, Sumatera Selatan 51, Sumatera Barat 46 dan Aceh 14.
Kualitas udara yang diukur dengan ISPU memiliki kategori baik yaitu pada angka 0 - 50, sedang 51 - 100, tidak sehat 101 - 199, sangat tidak sehat 200 - 299, dan berbahaya yaitu lebih dari 300.
Baca Juga: Menko Polhukam Bahas Pengendalian Karhutla di Sumatra dan Kalimantan
2. Tujuh helikopter untuk pengemboman air dikerahkan untuk pemadaman karhutla
Mendukung operasi pemadaman karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama kementerian/lembaga, TNI dan Polri mengerahkan personel untuk penanganan di beberapa provinsi.
"Tujuh helikopter untuk pengemboman air dan patroli dikerahkan untuk wilayah Provinsi Riau," jelas Agus.
Terhitung dari 19 Februari 2019 hingga 31 Oktober 2019, 124 juta liter air telah digelontorkan untuk pengemboman air. Selain itu, lebih dari 159 garam telah disemaikan untuk operasi hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca (TMC).
3. Luas Karhutla di Riau capai 49.266 hektare
Luas Karhutla di wilayah Riau menurut catatan BNPB yaitu seluas 49.266 hektare.
"Sejumlah luas lahan terbakar lahan gambut seluas 40.553 ha dan mineral 8.713 ha," ujar Agus.
4. Karhutla menghambat aktivitas masyarakat di Riau
Karhutla yang masih berlangsung mengakibatkan dampak yang luas. Hal tersebut juga membuat kerusakan lingkungan dan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.
"Karhutla juga mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat," kata Agus.
Baca Juga: Karhutla Riau Makin Parah, BNPB dan Panglima TNI Rakor dengan Gubernur