Ketua Bawaslu: Petahana Jangan Politisasi Bansos Demi Pilkada!
Ketua Bawaslu RI, Abhan (ANTARA/Sukarli)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri atau berstatus petahana pada Pilkada Serentak 2020 agar tidak mempolitisasi bantuan pandemik COVID-19.
Ia juga mengatakan, dalam kondisi seperti saat ini pelanggaran itu berpotensi terjadi.
"Pilkada di masa pandemik COVID-19 ini berpotensi terjadi pelanggaran oleh pihak petahana yang memanfaatkan kegiatan bagi-bagi bantuan untuk tujuan politik," ujarnya di Kantor Bawaslu Banjarmasin, seperti dikutip dari ANTARA, Senin (6/7).
1. Bantuan COVID-19 rentan dipolitisasi oleh petahana
Penyaluran bansos ditargetkan selesai 15 Juli (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Ia mengatakan, saat ini semua pemerintah dari provinsi hingga kabupaten kota menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Hal itu pun rentan dari penyalahgunaan bantuan oleh kepala daerah yang akan mencalokan diri kembali pada Pilkada 2020.
"Karena kan dalam Gugus Tugas COVID-19 itu, kepala daerah sebagai ketuanya, kalau ini tidak didasari etika dan moral yang baik, maka penyalahgunaan bansos COVID-19 untuk kepentingan pribadinya atau politiknya itu muncul," katanya.
Baca Juga: Pilkada 2020, 65 Wilayah di Kategori Zona Merah COVID-19
2. Petahana diharapkan tidak mencederai demokrasi dengan politisasi
Mensos Juliari P Batubara cek distribusi Bansos (Dok. Kemensos)Ia berharap petahana tidak melakukan hal yang bisa mencederai demokrasi dalam Pilkada. Ia juga mengatakan, hal itu bisa menjadi sebuah pelanggaran.
"Kami berharap laksanakan sebagai Gugus Tugas COVID-19, semestinya sebagai Gugus Tugas COVID-19, bukan dicampuradukkan dengan adanya kepentingan politik," ujarnya.
3. Bawaslu harus tegas, objektif, dan tidak berpihak
Petugas Bawaslu Kota Semarang saat rapat persiapan Pilkada 2020. Dok bawaslu Kota SemarangIa meminta agar para pengawas Pemilu menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan berpedoman pada aturan hukum, undang-undang, dan peraturan KPU. Ia juga menekankan bahwa Bawaslu tidak boleh berpihak, tegas, dan objektif.
"Jaga integritas pada penyelenggaraan Pilkada ini karena kuncinya penyelenggaraan Pilkada ini bisa aman dan baik, tentu di penyelenggara harus adil," tuturnya.
Baca Juga: Pilkada Saat Pandemik, Ketua KPU: Bisa Jadi Model Pemilu Masa Depan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
