Comscore Tracker

Kritik Larangan Mudik tapi Wisata Dibuka, PKS: Pemerintah Aneh

PKS anggap prokes di tempat wisata sulit diterapkan

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata, namun melarang masyarakat untuk mudik. Netty mempertanyakan tujuan dari kebijakan tersebut.

"Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan membandel untuk tetap mudik," kata Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga: Mudik Dilarang, Pengusaha Khawatir Konsumsi Masyarakat Anjlok

1. Pemerintah diminta konsisten dalam membuat kebijakan COVID-19

Kritik Larangan Mudik tapi Wisata Dibuka, PKS: Pemerintah AnehSeorang ibu melihat proses pemakaman jenazah keluarganya yang meninggal dunia karena COVID-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka area pemakaman untuk jenazah COVID-19 di TPU Srengseng Sawah karena Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus COVID-19 telah penuh. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Menurutnya, jika memang pemerintah ingin mengendalikan pandemik, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut," kata dia.

"Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi COVID-19 juga masih berjalan lambat" kata Netty, menambahkan.

2. Protokol kesehatan sulit diterapkan di tempat wisata

Kritik Larangan Mudik tapi Wisata Dibuka, PKS: Pemerintah AnehIlustrasi tempat wisata pantai (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

Walaupun pembukaan wisata tetap dengan protokol kesehatan, Netty menilai, hal tersebut sulit diterapkan. Misalnya saja di pantai dan kolam renang yang pastinya akan diserbu pengunjung.

"Bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membeludak" katanya.

3. Pembukaan wisata akan membebani pemerintah daerah

Kritik Larangan Mudik tapi Wisata Dibuka, PKS: Pemerintah AnehIlustrasi ontang-anting Dufan, Jakarta (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Menurut Netty, kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan membebani pemerintah daerah atau pemda. Sebab, pemda memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjaga tempat wisata.

"Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes (protokol kesehatan). Hal itu sangat sulit, karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak" katanya.

Baca Juga: Nekat Mudik Meski Dilarang, Pemudik Berangkat Lebih Awal

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya