Mahar Politik Sampai Triliunan Gara-gara Parpol Mafia dalam Pilkada
Ilustrasi pemungutan suara (Unsplash.com/Element5Digital)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik Lucius Karus membeberkan tentang tingginya nilai mahar politik yang harus dibayarkan calon kepala daerah (cakada) kepada partai politik (parpol). Menurut Lucius, mahar politik menjadi pusaran permasalahan mahalnya biaya politik pilkada yang sedang ramai dibicarakan.
"Mereka (cakada) harus membayar mahar untuk membeli tiket (pancalonan) dari parpol itu, dan uang kemudian dibutuhkan tidak ada batasan, karena tidak ada aturan, cenderung ilegal," tegas peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) itu saat dihubungi oleh IDN Times, Jakarta pada Rabu (20/11).
1. Lucius ungkap total untuk jadi gubernur DKI capai 100M bahkan triliunan
IDN Times/Marisa SafitriSebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut biaya dalam proses pencalonan di pilkada bisa mencapai Rp30 miliar. Lucius mengatakan angka yang disebut Tito itu belum seberapa. Untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Lucius, butuh dana dalam kisaran Rp100 miliar sampai triliunan.
"Itu biaya 30 M (miliar rupiah) itu minimal, ada estimasi yang lebih tinggi dari itu, misalnya DKI mungkin tidak akan cukup 30 M, bisa lebih dari bahkan 100 T (triliun)," ujarnya.
Baca Juga: KPK Sebut Mahar Politik Jadi Pemicu Korupsi
2. Parpol disebut sebagai oknum di balik politik uang
Editor’s picks
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno EsnirMenurutnya, politik uang yang marak terjadi di dalam pilkada berasal dari sistem di parpol bukan sistem pemilunya. Akar permasalahan dari politik uang ialah parpol yang mencari materi dari proses pencalonan. "Karena inisiator politik uang itu kan bukan siapa-siapa tapi partai politik itu sendiri," tegas Lucius.
"Pilkada langsung mau diganti dengan pilkada tidak langsung, pelakunya juga sama, nafsu mereka untuk mendapatkan uang dari hajatan politik itu pun tetap ada," tutur Lucius.
3. Lucius tantang Mendagri untuk reformasi parpol
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)Lucius mengatakan, seharusnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak terburu-buru dalam membuat analisis terkait situasi pilkada. Lucius menantang Tito melakukan reformasi pada parpol. Menurut Lucius, itu penting karena parpol sudah merusak substansi demokrasi lewat permainan uang.
"Kalo dia (Tito) berani lakukan reformasi pada partai politik, dan di Indonesia semua permasalahnya dari parpol bukan dari mana mana," ujar Lucius.
Baca Juga: Terima Mahar Politik di Pilkada, Pengurus Parpol Bisa Dibui 6 Tahun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
