Menkes Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri
Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020. SE itu mengatur tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman terhadap COVID-19. Dengan adanya SE itu, maka diharapkan bisa jadi panduan bagi petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandara dan pelabuhan.
Pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, SE tersebut juga dapat menjadi panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat.
''Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemik COVID-19 dalam perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, yang mana berisiko tinggi terjadi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi,'' kata Terawan, di Gedung Kemenkes, Jakarta melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Jumat, 3 Juli 2020.
Dengan adanya surat edaran dari Menkes Terawan itu, maka dokumen dari Gugus Tugas yang mewajibkan calon penumpang untuk melakukan tes lebih dulu sebelum berangkat, menjadi sinkron. Apa lagi poin-poin penting lainnya yang perlu diketahui di dalam SE itu?
1. Penumpang transportasi darat dan laut harus dalam keadaan sehat dan terapkan prinsip pencegahan COVID-19
Petugas memakai baju hazmat saat melayani rapid test. IDN Times/Fariz FardiantoDalam SE tersebut dikatakan bahwa seluruh penumpang beserta awak transportasi udara dan laut harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal itu berlaku untuk transportasi udara dan laut pribadi atau umum.
"Menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakan pelindung mata atau wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," kata Terawan di dalam surat edaran itu.
Baca Juga: Kewajiban Rapid Test untuk Calon Penumpang Digugat ke Mahkamah Agung
2. Penumpang harus menunjukkan surat keterangan hasil tes rapid atau PCR yang berlaku 14 hari terakhir
Petugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19. (IDN Times/Herka Yanis)Para penumpang dan awak transportasi udara dan laut dalam negeri harus memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negative atau rapid test antigen nonreaktif yang berlaku paling lama 14 hari sejak surat keterangan diterbitkan. Sementara, di surat edaran Gugus Tugas nomor 7 tahun 2020, durasi hasil tes yang boleh ditunjukkan berlaku hanya berlaku selama tujuh hari. Sedangkan, di SE Menkes Terawan, dibuat lebih longgar yakni 14 hari.
Selain itu juga memiliki kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC) yang dapat diperoleh dengan mengunduh Health Alert Card (eHAC) melalui Google Play/ App Store atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id.
Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau rapid tersebut harus diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota.
3. Cara mendapatkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan rapid test selain di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota
Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Aji Styawan)Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Kota belum menetapkan pelayanan kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu:
Editor’s picks
a. Rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu atau laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
b. Rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)
c. Rumah sakit atau laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Saat pembelian tiket, penumpang wajib menunjukkan surat hasil pemeriksaan ke pihak penyedia transportasi
Ilustrasi Pesawat milik maskapai Garuda Indonesia IDN Times/Yogie FadilaPada saat pembelian tiket pesawat atau kapal, penumpang wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau rapid test antigen nonreaktif. Surat tersebut ditunjukkan kepada pihak maskapai atau operator pelayaran atau agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik.
"Penumpang juga harus sudah mengisi Health Alert Card (eHAC)," tutur Terawan.
5. Protokol kesehatan yang harus dijalankan petugas kantor kesehatan pelabuhan di bandara atau pelabuhan
Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap pengunjung kawasan Malioboro. IDN Times/Tunggul DamarjatiBerikut ini protokol kesehatan yang harus dijalankan petugas kantor kesehatan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan:
a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
b. Validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan
c. Memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.
Sedangkan, ini adalah protokol kesehatan yang harus dijalankan petugas kantor kesehatan di bandara atau pelabuhan kedatangan:
a. Pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
b. Verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.
Baca Juga: Peserta UTBK di Surabaya Wajib Rapid Test, Warga: Menyusahkan
Berita Terkini Lainnya
