Comscore Tracker

Pemerintah Didesak Lebih Serius Jaga Keamanan Papua dari KKB

Pendekatan pemerintah dalam atasi KKB dinilai terlalu lunak

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban di Papua. Agar tidak ada lagi warga sipil hingga aparat TNI serta Polri yang menjadi korban kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ia mengatakan jatuhnya korban dari pihak TNI masih saja terjadi, seakan ada pembiaran. Sukamta mencontohkan satu personel TNI yang gugur pada November 2020 lalu.

"Kemudian masih di bulan ini ada satu lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua, semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-Polri dan juga warga sipil," kata Sukamta seperti dikutip dari ANTARA, Senin (25/1/2021).

1. Pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB masih terlalu lunak

Pemerintah Didesak Lebih Serius Jaga Keamanan Papua dari KKBANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Hal itu ia sampaikan mengacu pada peristiwa tewasnya dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yaitu Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani dalam baku tembak dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/1/2021). Sukamta menilai pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB masih terlalu lunak.

"Sehingga kelompok tersebut masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada warga sipil hingga aparat keamanan negara," jelasnya.

Baca Juga: Aparat Tembak Mati Anggota KKB, Diduga Gunakan Anak Sebagai Tameng

2. Penanganan KKB di Papua dinilai masih setengah hati

Pemerintah Didesak Lebih Serius Jaga Keamanan Papua dari KKBKorban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawa menggunakan truk menuju pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/Humas Polda Papua)

Selain itu, ia juga menilai penanganan KKB terkesan setengah hati apabila dibandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso. Dalam operasi di Poso, pemerintah mengerahkan satuan tempur yang punya reputasi andal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.

"Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.

Oleh karena itu, Sukamta menyarankan pemerintah melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua.

3. Kenaikan dana otonomi khusus tidak akan berarti apa-apa, jika tidak ada evaluasi total

Pemerintah Didesak Lebih Serius Jaga Keamanan Papua dari KKBAnggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai kenaikan dana otonomi Khusus sebesar 0,25 persen tidak akan berarti apa-apa. Sebab, hal itu harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang telah dilakukan selama ini.

"Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas dan itu bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," tuturnya.

Baca Juga: Kronologi Penembakan KKB Papua pada Dua Warga Sipil Versi Polisi

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya