Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Mudik Lebaran

Mengizinkan mudik bisa menimbulkan lonjakan kasus COVID-19

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah melakukan kajian ulang atas kebijakan yang mengizinkan masyarakat mudik lebaran tahun ini. Ia khawatir, kebijakan itu dapat menimbulkan lonjakan kasus COVID-19.

"Angka kasus baru COVID-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," kata Netty dalam keterangan pers yang diterima IDN Times, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga: Kemenhub Izinkan Mudik, Wagub DKI Imbau Warganya Video Call Saja 

1. Netty menilai 3T di Indonesia masih lemah

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Mudik LebaranIlustrasi physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Netty mengatakan berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021. Menurutnya, penyebab tingginya angka kematian erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment (3T) yang masih lemah.

"Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing kita mencapai 200-300 ribu per hari. Kita harus belajar dari pengalaman India yang angka COVID-19 turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan," katanya.

2. Keputusan pemerintah longgarkan mobilitas masyarakat untuk mudik timbulkan pertanyaan besar

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Mudik LebaranSuasana Stasiun Kereta di tengah pandemik COVID-19 (Dok. Humas KAI)

Kondisi tersebut membuat Netty bertanya-tanya, bagaimana bisa pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat di momen mudik lebaran. Apalagi, ia menilai kedisiplinan penerapan 3M saat ini juga semakin menurun.

"Begitu juga kebijakan PPKM skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas," katanya.

Baca Juga: Kemenhub Tidak Akan Larang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini 

3. Pemerintah harus pertimbangkan semua aspek secara komprehensif

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Mudik LebaranSejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2020) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran. Netty mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menyesal di akhir.

"Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk. Apalagi realisasinya juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari, padahal taget pemerintah satu juta dosis," katanya.

Baca Juga: Tak Ada Larangan, Satgas Masih Bahas Kebijakan Mudik Lebaran

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya