Sampoerna dan Tanoto Batal Pakai APBN di POP, PBNU: Karena Ada Polemik
Ketua PBNU, Marsudi Syuhud (ANTARA/Nur Imansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Nadiem mengatakan, kedua organisasi raksasa tersebut akan menggunakan skema pembiayaan mandiri dan tetap mendukung POP.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) Marsudi Suhud mengatakan, bisa saja kebijakan tersebut muncul karena adanya polemik tentang POP. Apabila tidak ada polemik ini, Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation kemungkinan akan menggunakan APBN.
"Tiba-tiba tadi menteri mengatakan bahwa sudah ada kesepatan dua lembaga ini tidak menggunakan dana APBN, ya coba tidak ada permasalahan ini," ujar dia dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 28 Juli 2020 malam.
1. Marsudi yakin ada kongkalikong di antara Kemendikbud dengan organisasi tertentu di POP
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Marsudi menduga adanya kongkalikong di antara Kemendikbud dengan organisasi tertentu di POP. Sebab, ia menilai POP tidak memiliki keterbukaan, bahkan dibangun tanpa sosialisasi kepada masyarakat atau pihak terkait seperti Nahdlatul Ulama (NU).
"Ini kok kayaknya seperti diam-diam, tahu-tahu mau ditutup (pendaftaran POP) kurang dua hari NU disuruh ikutan," tutur dia.
Baca Juga: Nadiem Beberkan Kewajiban Sampoerna dan Tanoto dalam POP, Apa Saja?
2. Kemendikbud dinilai tidak melakukan sosialisasi tentang POP
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memaparkan proogram Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)Marsudi menegaskan, POP adalah program dari sebuah kementerian, maka dari itu seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Bahkan, sosialisasi terkait adanya anggaran khusus pun harus dilakukan.
"Agar publik mengetahui bahwa pemerintah mempunyai program yang bagus ini, disosialisasikan, disampaikan dulu kepada publik, sehingga publik bisa mengakses," kata dia.
Editor’s picks
3. Nadiem mengaku terbuka menerima masukan dari NU, Muhammadiyah, PGRI terkait POP
Video Konpers Nadiem Makarim Mengenai POP dari Kemendikbud (Dok. IDN Times/Istimewa)Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku terbuka menerima masukan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), terkait Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
"Kami ingin mereka membantu menyempurnakan program ini sesuai dengan yang menurut mereka lebih tepat," kata Nadiem dalam pertemuan virtual bersama pimpinan redaksi sejumlah media, Selasa 28 Juli 2020.
"Jadi kami sangat terbuka (masukan)," imbuh Mas Menteri, sapaan akrab Nadiem.
Mendikbud juga memastikan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menggunakan dana hibah dari Kemendikbud.
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut," kata Nadiem seperti tertulis dalam keterangan tertulis, Selasa.
Dia menyebutkan, baik Sampoerna dan Tanoto akan tetap diakui sebagai peserta POP. Menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri, kedua organisasi tersebut disebut tidak wajib mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang sama dengan yang menerima bantuan dari pemerintah.
Meski tidak menggunakan anggaran negara, Kemendikbud akan tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dari organisasi yang membiayai dirinya secara mandiri.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), bersedia kembali bergabung dalam Program Ogranisasi Penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program ini. Mengingat ketiga organisasi ini sudah lama menjadi mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar dia.
"Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang membutuhkan," ujar Nadiem, melanjutkan.
Baca Juga: Nadiem Ajak NU, Muhammadiyah dan PGRI Sempurnakan POP Kemendikbud
Topik:
Berita Terkini Lainnya
